.webp)
Bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diberikan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun pada kenyataannya, bantuan FLPP masih banyak yang belum tepat sasaran.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan pihaknya masih menemukan rumah yang dibeli dengan bantuan FLPP justru tidak ditempati alias kosong. Kejadian tersebut bahkan ada di beberapa provinsi.
"Saya melihat, ini mohon maaf sekali, beberapa perumahan yang mendapatkan FLPP, KPR, dan sebagainya saya temui masih banyak yang kosong. Nah itu masih ada yang kosong di beberapa provinsi, ada yang 60% bahkan 80%," ungkapnya dalam acara Proptech Convention and Expo di Auditorium Kementerian PUPR, Jumat (23/8/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, hal ini patut menjadi perhatian karena FLPP seharusnya diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan rumah. Rumah yang dibeli dengan bantuan FLPP juga kerap dialihkan kepada orang yang belum tidak tepat.
"Jangan karena secara persyaratan berhak tapi dia bukan kelompok yang prioritas sebenarnya dan mendesak untuk mendapat rumah. Dan yang kita khawatirkan ini yang juga jadi catatan BPK perlu menjadi perhatian ya di beberapa waktu ditemukan pengalihan rumah-rumah MBR ini, rumah-rumah FLPP ini kepada pihak lain yang seharusnya nggak berhak memperoleh itu. Ini menjadi perhatian kita," tuturnya.
Maka dari itu, sangat penting penggunaan dan pengembangan teknologi agar bisa mengetahui apakah rumah yang dibeli benar-benar digunakan atau ditinggal begitu saja. Melalui acara Proptech ini diharapkan dapat menjadi ajang koordinasi bagi berbagai pemangku kepentingan dari kementerian/lembaga, perbankan/lembaga keuangan, investor, developer, pelaku usaha industri, hingga pemilik teknologi aplikasi digital di bidang perumahan.
"Karena itu dukungan teknologi menjadi sangat penting. Saya ingin setiap penerima bantuan dapat rumah di mana itu kita bisa tagging, termasuk tadi ID-nya, sampai terjadi pengalihan nah data itu akan bergerak dan akan bicara. Ini dalam rangka membangun akuntabilitas, tinggal kita nanti bisa monitor setiap saat," pungkasnya.
Sebagai informasi, Proptech Convention and Expo merupakan rangkaian agenda peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2024. Kegiatan Proptech Convention and Expo yang diselenggarakan di Auditorium Kementerian PUPR menampilkan berbagai produk, layanan, dan inovasi dari berbagai pemangku kepentingan dari Kementerian/ Lembaga, perbankan, pelaku pembangunan/ pengembang, pelaku usaha industri material, dan pemilik start-up atau teknologi aplikasi digital.
Beberapa di antaranya yaitu BP Tapera, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (BRI) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) (BNI) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Selanjutnya ada PRIMAVERSE, PT. Mowilex Indonesia, Perare.io, Falken UPVC, PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT. Propan Raya ICC, PT. Ciputra Development Tbk/Ciputra Group, PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) Persero, PT. Sinarmas Land, PT. Indokoei International, Bali Invest, PT. Telkom Indonesia Tbk.
(abr/abr)
