Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai rencana layanan haji yang akan dikelola sepenuhnya oleh BP Haji merupakan langkah besar mewujudkan pelayanan terintegrasi.
Wakil Kepala BPH RI, Dahnil Anzar, enggan mengomentari posisinya di Kementerian Haji dan Umrah. Pembentukan kementerian baru ini diatur dalam RUU terbaru.
Menag Nasaruddin Umar optimis Kementerian Haji dan Umrah akan tingkatkan pengelolaan ibadah haji. Ia berharap fokus baru ini membawa perbaikan signifikan.
Dalam konteks Indonesia merdeka, penguatan tata kelola haji terus berlanjut melalui revisi Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 yang tahapannya sedang berlangsung.