DPRD Tabanan berupaya mengangkat pegawai non-ASN sebagai PPPK penuh waktu. Kebijakan ini memberikan kepastian kerja dan hak bagi mereka yang telah mengabdi.
Pemprov Bali dan DPRD sepakat merevisi Perda Pungutan Wisatawan Asing. Wisatawan yang belum bayar tidak boleh berlibur ke Bali. Sosialisasi terus dilakukan.