Bayu Airlangga Dukung Pilkada Lewat DPRD, Ini Alasannya

PILKADA JAWA TIMUR

Kenali Kandidat

Bayu Airlangga Dukung Pilkada Lewat DPRD, Ini Alasannya

Faiq Azmi - detikJatim
Kamis, 19 Des 2024 11:18 WIB
Politisi Golkar Bayu Airlangga
Politisi Golkar Bayu Airlangga/Foto: Istimewa
Surabaya -

Politisi muda Partai Golkar Jawa Timur, Bayu Airlangga, memberikan dukungan penuh terhadap gagasan Presiden Prabowo Subianto soal pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Apa alasannya?

Bayu menyebut, usulan ini sebagai langkah maju untuk menciptakan efisiensi, sekaligus meningkatkan kualitas kepala daerah yang terpilih.

Menurut Bayu, usulan Presiden Prabowo yang juga didukung Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, relevan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Indonesia saat ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemilihan melalui DPRD bisa menjadi solusi untuk mengurangi biaya politik yang tinggi, tanpa mengabaikan prinsip konstitusional," ujarnya di Surabaya, Kamis (19/12/2024).

Ia menambahkan, pembahasan terkait mekanisme Pilkada melalui DPRD dapat dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Paket Politik yang mencakup pemilu, pilkada, dan partai politik. RUU ini diharapkan menjadi prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2025.

ADVERTISEMENT

Bayu menjelaskan, efisiensi dalam konteks ini bukan hanya soal penghematan anggaran, tetapi juga memastikan proses politik berjalan lebih efektif.

"Biaya besar dalam Pilkada langsung sering menjadi beban bagi calon kepala daerah. Dengan pemilihan lewat DPRD, kita bisa meminimalkan itu sambil tetap menjaga kualitas pemimpin yang terpilih," tegasnya.

Ia juga menekankan, usulan ini tetap berada dalam koridor konstitusi dan demokrasi. Menurutnya, mekanisme pemilihan melalui DPRD tidak akan mengurangi semangat demokrasi jika dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Gagasan ini tentu memunculkan beragam pendapat di tengah masyarakat. Sebagian kalangan menilai Pilkada langsung memberikan ruang lebih besar bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya.

Namun, di sisi lain, biaya politik yang tinggi, sering kali menimbulkan masalah baru, seperti korupsi atau praktik politik uang.

Bayu percaya bahwa usulan ini bisa menjadi bahan diskusi yang konstruktif di tingkat nasional. "Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama mencari solusi terbaik untuk masa depan demokrasi Indonesia," tutupnya.

Dengan wacana ini, langkah reformasi politik tampaknya akan menjadi salah satu fokus penting dalam pemerintahan mendatang.




(faa/hil)

Agenda Pilkada 2024

Peraturan KPU 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
2024
22 September 2024
Penetapan Pasangan Calon
25 September 2024- 23 November 2024
Pelaksanaan Kampanye
27 November 2024
Pelaksanaan Pemungutan Suara
27 November 2024 - 16 Desember 2024
Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Berita Terpopuler


Hide Ads