Korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar gugat pemerintah ke PTUN. Mereka menilai bencana akibat pembiaran kerusakan lingkungan, bukan hanya cuaca ekstrem.
Wakil Ketua DPRD Bogor, M. Rusli, menekankan pentingnya mitigasi bencana hidrometeorologi dan eksekusi cepat dalam penanggulangan bencana di diskusi "OBSESI".
Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, mendesak pemerintah pusat turun tangan menangani bencana di Sumatera, yang dinilai tak mampu ditangani daerah.
Mendagri Tito Karnavian menyatakan Aceh dan dua provinsi Sumatera mulai normal pasca bencana, namun masih banyak persoalan yang harus diselesaikan hingga 2028.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid targetkan pemulihan 2.000 sertifikat tanah di Aceh Tamiang selesai Desember 2026. Sertifikat elektronik akan melindungi data tanah.
Satgas PRR Pascabencana Sumatera respons cepat bencana dengan pemantauan dan perbaikan infrastruktur. Fokus pada mitigasi risiko dan pemulihan berkelanjutan.