Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai rencana layanan haji yang akan dikelola sepenuhnya oleh BP Haji merupakan langkah besar mewujudkan pelayanan terintegrasi.
BP Haji mengungkap adanya indikasi sejumlah petugas haji tidak menjalankan fungsinya. Para petugas itu nebeng naik haji tanpa benar-benar bekerja di lapangan.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengungkapkan usulan agar BP Haji menjadi kementerian khusus mengurusi haji dan umrah agar tidak membebani Kementerian Agama.
Wamenag Romo Syafii dukung transisi pengelolaan haji ke BP Haji. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk pelayanan haji yang lebih profesional.
Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar mengatakan, BP Haji saat ini sedang butuh banyak pegawai dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.