Panja DPR dan pemerintah pada RUU Haji menyepakati panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) tak harus beragama Islam terutama di daerah minoritas di RI.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai rencana layanan haji yang akan dikelola sepenuhnya oleh BP Haji merupakan langkah besar mewujudkan pelayanan terintegrasi.
Menkum Supratman Agtas mengungkapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah sedang digodok. Pembentukan ini diharapkan mempermudah pelaksanaan ibadah haji.