Pengacara Publik LBH Jakarta menyebut DPR mengkhianati rakyat dengan pengesahan RKUHP. RKUHP dinilai masih banyak pasal bermasalah namun tetap disahkan.
Sejumlah massa koalisi masyarakat sipil melakukan aksi penolakan RKUHP yang baru saja disahkan DPR. Mereka beraksi dengan mendirikan tenda di depan gedung DPR.
Rencana DPR RI akan segera mengesahkan RKUHP sebelum 15 Desember 2022 dikecam oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Sebabnya, RKUHP dinilai belum memenuhi HAM.
Beragam peristiwa terjadi di Jabar dalam sepekan ini. Mulai dari penggeledahan kos terkait teroris hingga Doni Salmanan tetap tajir usai vonis 4 tahun bui