Pemerintah menambah alokasi rumah subsidi untuk buruh dari 20 ribu menjadi 50 ribu unit. Program ini bertujuan untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan DIPA 2025 sebesar Rp 1,8 triliun diblokir. Anggaran ini untuk 3 program perumahan di Jakarta, IKN, dan Papua.
Pemerintah menambah kuota rumah subsidi FLPP menjadi 350.000 unit, terbesar dalam sejarah. Pengembang berharap penyerapan dan kualitas perumahan tetap terjaga.