Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan menjadi lokasi selanjutnya yang akan menerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Bukit Duri harus diprioritaskan karena kelurahan paling kumuh di Jakarta Selatan.
"Kenapa kita datang di sini? Saya tanya ke Pak Gubernur (Pramono Anung) daerah yang paling kumuh? Salah satunya di Bukit Duri dan saya harus hadir di tempat yang paling kumuh yang paling butuh bantuan," kata Ara saat berkunjung ke lokasi bedah rumah di Bukit Duri, pada Sabtu (5/9/2026).
Berdasarkan data dari Kelurahan Bukit Duri ada 848 rumah yang dinyatakan tidak layak huni saat ini. Pemerintah awalnya menyediakan 500 unit rumah yang akan dibedah. Namun, jumlahnya ditambah menjadi 848 rumah atau seluruh rumah di Kelurahan Bukit Duri yang dinyatakan tidak layak huni akan segera dibedah.
Renovasi ini akan dilakukan secara bertahap. Bagi rumah yang sudah dicek oleh Kementerian PKP maka akan segera direnovasi mulai 25 September dan ditargetkan selesai pada 1 Desember 2026.
"Di Jakarta ada 800 ribu rumah yang tidak layak huni. Tahun lalu (kuota BSPS) tidak sampai 200 ribu (rumah). Tidak mungkin kita menyelesaikan 800 rumah dalam satu tahun. Berarti masih ada tahun-tahun berikutnya," ujar Ara.
Renovasi ini akan memperbaiki seluruh struktur rumah. Namun, tidak memperluas atau mempersempit luasnya. Jika rumah tersebut awalnya terdiri dari 2 lantai, selesai direnovasi akan tetap 2 lantai.
Kemudian, saat ini syaratnya sudah dipermudah. Penerima manfaat tidak harus memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Memiliki Akta Jual Beli (AJB) atau bahkan mengontrak pun bisa menerima bantuan. Selain itu, biaya ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Tiap rumah diberi dana Rp 20 juta. Tukang bangunan juga bisa dibantu oleh pemilik rumah atau dari luar.
Dalam kesempatan ini, turut hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Ia berpesan kepada warga untuk mendukung renovasi tersebut. Selain itu, ia meminta kepada Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo agar diawasi perihal administrasi. Sebab program ini sudah dipermudah untuk persyaratannya. Jangan sampai ada masyarakat yang kesulitan sehingga terhalang mendapatkan bantuan.
"Nanti jangan sampai ada masalah di administrasi. Tadi saya diskusi dengan Pak Wali Kota sudah ngerti. Pak Menteri Perumahan Pak Ara Sirait Sudah membuat kemudahan-kemudahan untuk persyaratan. Dulu harus ada sertifikat segala macam, sekarang nggak. Cukup keterangan saja dari lurah," tutur Tito.
Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengungkapkan ada 141.538 rumah tak layak huni di Jakarta Selatan. Ia berharap rumah tersebut bisa direnovasi lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Hal ini disampikan oleh Syafrin saat mendampingi kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) di kawasan Manggarai dalam acara pengecekan program BSPS.
"Setelah kami mendapatkan informasi ini (BSPS), maka kami akan lakukan konsolidasi untuk akselerasi terkait dengan pendataan. Memang secara data, ada 141.538 di Jakarta Selatan rumah yang tidak layak," ungkap Syafrin kepada Ara, di Manggarai, Jakarta Selatan, pada Jumat (21/8/2026).
Syafrin mengatakan lokasi terbanyak ditemukan di Manggarai, Bukit Duri, dan Mampang. Namun, paling banyak adalah Kelurahan Bukit Duri di Kecamatan Tebet. Daerah tersebut memang terkenal kawasan padat penduduk.
Ada pun, kuota program BSPS yang disediakan pemerintah pada tahun 2026 sebanyak 400 ribu rumah. Di mana untuk Jakarta, kuotanya 10.000 rumah dengan Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu masing-masing mendapatkan kuota 200 rumah.
(aqi/das)