.webp)
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menambah kuota bedah rumah di Jakarta menjadi 10.300 unit. Sebelumnya, kuota yang disiapkan untuk Jakarta adalah 10.000 unit.
Pembagiannya sebanyak 10.000 unit untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk wilayah pesisir. Sebarannya meliputi Jakarta Utara 2.000 unit, Jakarta Pusat 2.000 unit, Jakarta Timur 2.000 unit, Jakarta Selatan 2.000 unit, Jakarta Barat 2.000 unit, dan Kepulauan Seribu 300 unit.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengunjungi di Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis (13/8/2026). Kunjungan tersebut untuk memastikan pelaksanaan Program Bedah Rumah di sana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pertemuan tersebut, disampaikan Jakarta Timur yang mendapat kuota 2.000 unit, sudah mengajukan 1.087 rumah untuk direnovasi. Usulan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur terhadap rumah tak layak huni (RTLH) berada di 10 kecamatan dan 37 kelurahan.
"Untuk bedah rumah di Jakarta Timur kami pusatkan di Cakung karena saya telah berkoordinasi dengan Gubernur kalau di Cakung masih banyak RTLH masih kumuh maka kami putuskan untuk bedah rumah di sini agar Cakung semakin menyala!" ujar Ara dalam keterangannya, dikutip detikcom pada Jumat (14/8/2026).
Menurut laporan dari Lurah Cakung Timur, masih ada sekitar 356 unit RTLH yang belum mendapatkan penanganan. Ara meminta agar penanganannya dipercepat agar seluruh RTLH dapat rampung paling lambat 26 Desember 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Ara bertemu dengan beberapa pemilik rumah yang mendapatkan bantuan. Salah satunya adalah Abdillah yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang es dan kopi. Lalu, ada Mahmur yang bekerja serabutan, Mursanah sebagai asisten rumah tangga (ART), serta Hermanto yang bekerja sebagai pekerja serabutan.
Rumah mereka dijadwalkan mulai direnovasi pada 18 September dan selesai pada 1 November 2026.
Menteri PKP menegaskan bahwa program Bedah Rumah tidak hanya berhenti pada perbaikan fisik hunian. Pemerintah juga berupaya mengintegrasikan penerima bantuan dengan program pemberdayaan ekonomi dan kepastian legalitas hunian.
Salah satunya melalui pemberian sertifikat gratis bagi MBR yang rumahnya mendapatkan bantuan Bedah Rumah. Selain itu, penerima bantuan juga didorong dapat mengakses KUR Perumahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas ekonomi dan kesejahteraan keluarga.
"Program Bedah Rumah ini bukan sekadar memperbaiki rumah. Kita juga ingin memastikan masyarakat memiliki kepastian legalitas dan mendapatkan akses pembiayaan untuk meningkatkan kualitas ekonominya," jelas Ara.
Politisi Gerindra ini juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan bantuan Bedah Rumah.
"Saya menghimbau bahwa program ini gratis, tidak dipungut biaya apa pun dan jika ada yang melakukan pelanggaran tolong divideokan dan dilaporkan," ujar Maruarar.
Peninjauan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Kusmanto, Direktur Jenderal Perkotaan Sri Haryati, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Anggoro Putro, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (Kapus PPSDM) Tati Meilani Kacaribu, Sesditjen Perumahan Perkotaan Hari Rubiyanto, Kepala Balai P3KP Jawa I Elias Wijaya Panggabean beserta jajaran, Camat Cakung, dan Lurah Cakung Timur.
