Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan proses pengadaan pembangunan hunian tetap (huntap) buat korban bencana Sumatera telah berjalan. Proyek konstruksi mulai dilaksanakan pada September 2026.
"Kami melaporkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa proses tender sudah berjalan dan kami siap memulai pembangunan pada bulan September. Untuk beberapa lokasi yang lahannya masih berproses, kami meminta agar lahan yang disiapkan benar-benar aman dari potensi bencana, memiliki kepastian hukum, serta tidak terlalu jauh dari fasilitas umum agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan baik," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (22/7/2026).
Lokasi pembangunan huntap diprioritaskan berada di kawasan yang aman dari potensi bencana dan memiliki kepastian hukum. Kemudian, huntap dipastikan dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah, pasar, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan masyarakat lainnya.
Huntap untuk korban di Provinsi Aceh telah disiapkan 45 lokasi seluas 156,13 hektare dengan kapasitas 6.220 unit. Lalu, tersedia 4 lokasi seluas 20,68 hektare dengan kapasitas 919 unit di Sumatera Utara. Untuk Sumatera Barat, terdapat 5 lokasi seluas 21,40 hektare yang mampu menampung 813 unit hunian.
Bangunan huntap akan memakai teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dan bata interlock. Teknologi itu digunakan untuk mempercepat proses konstruksi sekaligus menjaga kualitas bangunan.
Selain pembangunan oleh pemerintah, Kementerian PKP juga mencatat 500 unit hunian tetap telah selesai dibangun dari total 2.603 unit melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) swasta. Huntap yang sudah terbangun merupakan dukungan dari Yayasan Buddha Tzu Chi.
Pembangunan huntap dibagi menjadi tiga skema. Pertama, hunian tetap insitu, yaitu pembangunan atau perbaikan rumah di lokasi semula yang dilaksanakan oleh BNPB. Kedua, hunian tetap eksitu mandiri, yakni pembangunan rumah di lokasi pilihan masyarakat yang juga difasilitasi BNPB.
Skema terakhir adalah hunian tetap eksitu komunal, yaitu pembangunan kawasan hunian baru. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP bersama kementerian/lembaga dan mitra, serta CSR perusahaan swasta menggunakan skema ini.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan pemerintah sudah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pemerintah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 10 triliun bagi tiga provinsi terdampak untuk mendukung pelaksanaannya.
Pada tingkat pusat, rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan berdasarkan rencana induk lintas kementerian dan lembaga yang telah mendapat persetujuan DPR dengan masa pelaksanaan selama tiga tahun.
"Kami akan memonitor setiap minggu perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kementerian PKP telah memaparkan secara rinci lokasi pembangunan hunian tetap eksitu komunal, dan kami juga meminta dukungan PLN agar jaringan listrik di lokasi-lokasi tersebut dapat segera disiapkan," ucap Tito.
Di sisi lain, Direktur Distribusi PLN Arsyadani Akmalaputri menegaskan PLN siap memastikan kebutuhan listrik bagi masyarakat di kawasan relokasi dapat terpenuhi. PLN sudah menyediakan aliran listrik untuk 19.377 unit hunian sementara, hunian tetap, dan fasilitas umum.
"PLN siap berkomitmen membantu dari sisi penyediaan kelistrikan begitu pembangunan hunian tersebut telah siap," ujarnya.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/das)