Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membantah narasi media asing yang memprediksi IKN akan menjadi 'kota hantu'. Juru Bicara OIKN Troy Pantouw menyebut masa depan IKN cerah.

"(Prospek IKN cerah berarti ya?) Insya Allah. Tidak ada keraguan sama sekali. Jangan mudah percaya media asing," kata Troy dalam pesan singkat kepada detikcom, pada Jumat (31/10/2025).

Lantas, sudah sampai mana progres pembangunan IKN saat ini?

Dilansir dari detikFinance, menurut data dari OIKN sampai dengan September 2025 telah tersedia 44 tower Hunian ASN yang siap huni, di mana 3 tower dalam tahap penyelesaian dan 4 tower baru lainnya masih dalam pembangunan. Hal ini untuk mendukung pemindahan pegawai ASN ke IKN.

Tahap I pembangunan IKN (2022-2024) telah menghadirkan infrastruktur utama seperti Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP yang ditopang investasi swasta.

Beberapa proyek multiyears dari Tahap I tetap berjalan hingga 2025, seperti Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, Hunian ASN, dan tol Balikpapan-IKN. Proyek-proyek ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025.

Sedangkan Tahap II (2025-2028), Otorita akan fokus pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, infrastruktur konektivitas, ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, serta investasi pendidikan.

Fasilitas kesehatan di IKN, yakni Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) IKN sudah siap beroperasi. Rumah sakit tersebut menjadi RS vertikal pertama milik Kementerian Kesehatan yang hadir di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Media asing juga menyoroti mengenai alokasi APBN yang menurun bahkan dipangkas setengahnya. OIKN menyatakan pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN, melainkan juga melalui investasi dari berbagai pihak baik domestik maupun internasional.

Besar APBN untuk IKN periode 2025-2029 yang telah disetujui pemerintah sebesar Rp 48,8 triliun. Sementara, dari sisi investasi nilai yang masuk lebih fantastis.
OIKN menyebut telah menerima komitmen investasi senilai Rp 225,02 triliun, terdiri dari Rp 66,3 triliun dari investasi swasta murni dan Rp 158,72 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel, serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN.

Ada pun, narasi media asing, The Guardian, mengecap IKN terancam menjadi 'kota hantu' didasarkan pada beberapa aspek temuan mereka. Mulai dari alokasi APBN ke IKN yang menurun, progres konstruksi yang melambat, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hanya sedikit, sekitar 2.000 orang dari yang sebelumnya ditargetkan akan ada jutaan orang yang pada 2030.

Kemudian, penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik, penurunan omset pedagang sekitar IKN karena pelanggan yang datang semakin sedikit jika dibandingkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kerusakan lingkungan akibat pembabatan 2.000 lahan hutan bakau, hingga sulitnya mendapatkan air bersih terutama di daerah sekitar IKN.