.webp)
Media asing, The Guardian, menyoroti kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah masa pemerintahan Presiden Prabowo. Mereka menyebut IKN terancam jadi 'kota hantu'.
Dalam narasinya, setelah tiga tahun pembangunan IKN dikebut pada masa Presiden RI ke-7 Joko Widodo, pada tahun ini terdapat perubahan drastis yang terjadi, seperti alokasi APBN ke IKN yang menurun, progres konstruksi yang melambat, hingga jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hanya sedikit, sekitar 2.000 orang dari yang sebelumnya ditargetkan akan ada jutaan orang yang datang hingga 2030.
Menanggapi hal ini, Juru Bicara Otorita IKN (OIKN) Troy Pantouw menyanggah anggapan tersebut dan menyebut ada kekeliruan narasi yang disampaikan oleh media asing tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak benar yang disampaikan wartawan itu," kata Troy dalam pesan singkat kepada detikcom, pada Jumat (31/10/2025).
Troy melampirkan deretan progres pembangunan IKN dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Mulai dari penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Hal ini menunjukkan komitmen Presiden untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan di Indonesia.
Presiden juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Regulasi yang telah ditetapkan pada 30 Juni 2025 di Jakarta ini, menargetkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, dengan dukungan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur yang memadai.
Presiden Prabowo juga menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun. Namun, pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN, melainkan juga melalui investasi dari berbagai pihak baik domestik maupun internasional.
Kemudian, dari sisi investasi, OIKN menyebut telah menerima komitmen investasi senilai Rp 225,02 triliun, terdiri dari Rp 66,3 triliun dari investasi swasta murni dan Rp 158,72 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel, serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN.
Pembangunan IKN juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional yang dijaga melalui kombinasi antara pembiayaan negara, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta murni.
Bukan hanya dari ekonomi dan politik, bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di IKN juga terus didorong. Salah satu caranya melalui program kolaborasi antara guru dan penutur asli bahasa Inggris (native speaker) asal Inggris di SDN 006 Sepaku. Program ini menjadi langkah awal dalam membangun budaya literasi bahasa Inggris di sekolah-sekolah wilayah IKN dan sekitarnya, guna mempersiapkan Nusantara sebagai "Kota Dunia untuk Semua".
Selain itu, IKN juga ikut berpartisipasi dalam ketahanan pangan di mana 10 persen wilayahnya dialokasikan untuk produksi pangan. Selama setahun terakhir, Otorita IKN telah mendampingi 67 kelompok tani dan kelompok wanita tani dalam budidaya pertanian berkelanjutan, pekarangan, dan urban farming, serta mendorong hilirisasi komoditas seperti jamur dan madu. Lebih dari 2.000 bibit telah ditanam, termasuk pemecahan rekor MURI pada 10 Oktober 2025 dengan penanaman serentak 1.010 bibit di DAS Sanggai.
Dalam aspek kesehatan, Otorita IKN secara rutin menggelar layanan cek kesehatan gratis di Klinik Kantor Otorita IKN, yang hingga kini telah diikuti oleh lebih dari 877 peserta. Kegiatan berlangsung secara berkelanjutan untuk memastikan kesehatan masyarakat di wilayah IKN dan sekitarnya.
Troy kembali menegaskan pembangunan IKN akan terus berlanjut dan jauh dari bayangan 'kota hantu'.
"(Prospek IKN cerah berarti ya?) Insya Allah. Tidak ada keraguan sama sekali. Jangan mudah percaya media asing," tuturnya.
Sementara itu, media asing tersebut bukan hanya menyoroti mengenai penurunan alokasi APBN, jumlah ASN yang pindah, dan progres yang melambat. Mereka juga menyoroti keputusan Prabowo menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Politik.
Lalu, mereka juga menengok kondisi ekonomi masyarakat di sekitar IKN. Banyak masyarakat yang mengaku mengalami penurunan omset karena pelanggan yang datang semakin sedikit jika dibandingkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Usaha kecil yang berkembang pesat berkat masuknya pekerja mengatakan penjualan tahun ini telah runtuh, sementara para pegiat lingkungan telah memperingatkan potensi bencana ekologi di hamparan hutan hujan yang menjadi rumah bagi spesies langka dan terancam punah," tulis narasi media asing tersebut seperti yang dikutip pada Jumat (31/10/2025).
(aqi/zlf)
