.webp)
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sempat menyebutkan perlu adanya skema pembiayaan perumahan pekerja melalui attachment earning atau potong gaji untuk bayar cicilan. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban APBN.
Fahri mengatakan, ada pabrik dan perusahaan yang memang senang apabila pegawainya mencicil rumah langsung dari gaji yang diterima.
"Jadi rupanya ada tren, pabrik dan perusahaan itu senang apabila si pegawai itu langsung kontrak sama mereka. Nanti pengembangnya datang membangun, banknya datang untuk menyiapkan cicilan. Kalau itu bisa menjadi tren dari orang yang nggak mau pakai mekanisme TAPERA, FLPP, dan lain-lain, tapi dia masuk ke situ aja," ujarnya kepada wartawan di Intro Jazz Bistro, BSD, Tangerang Selatan, Senin (25/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Skema itu akan lebih mudah apabila sudah ada lembaga off taker yang memastikan pasokan rumahnya itu ada dan bisa membuat sistem antrean untuk membeli hunian. Menurutnya, ada beberapa hal yang harus disiapkan agar bisa menjalankan skema tersebut.
"Satu, regulasi teknisnya kita selesaikan. Yang kedua, kelembagaan penyelenggaranya disiapkan, diatur dalam regulasi tadi. Yang ketiga, barulah proses manajemennya dipantau. Kita jalan. Harusnya ya di masa Pak Prabowo itu, isu perumahan tuh hilang," tuturnya.
Fahri juga mengatakan, skema attachment earning ini tidak bisa dipaksakan kepada setiap orang. Ia mengibaratkannya seperti sistem naik haji yaitu 'bila mampu'.
"Itu jangan dipaksakan. Kayak orang pergi haji kan nggak dipaksakan, kan? Pergi haji bagi yang mampu. Ya memiliki rumah bagi yang mampu juga, tapi karena murah, semua orang jadi mampu. Iya kan? (Aturan attachment earning akan dibikin?) Harus," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Fahri Hamzah mengungkapkan kebutuhan perumahan bagi pekerja merupakan hal penting untuk menjaga stabilitas tenaga kerja dan produktivitas industri. Akan tetapi, keterbatasan akses pembiayaan yang sederhana dan tidak birokratis menjadi tantangan utama dalam mendapatkan rumah.
Maka dari itu, ia menilai skema attachment earning perlu dilakukan. Skema ini memungkinkan pemotongan gaji pekerja pabrik secara langsung oleh manajemen perusahaan untuk pembayaran cicilan rumah melalui bank, sehingga proses pembiayaan menjadi lebih cepat dan efisien.
"Kita butuh model pembiayaan yang tidak bergantung pada fasilitas negara, tapi tetap memberikan kepastian kepada semua pihak: pekerja, manajemen, bank, dan pengembang. Skema attachment earning menjawab ini," ujar Fahri di Jakarta, dikutip Kamis (3/7/2025).
Fahri mengatakan, jika model ini berhasil diterapkan secara luas maka akan muncul gerakan nasional penyediaan perumahan pekerja berbasis kolaborasi industri, perbankan, dan pengembang, tanpa intervensi fiskal langsung.
"Kita ingin mengonsolidasikan ini sebagai gerakan nasional. Kalau model ini sukses, kita bisa membangun klaster-klaster perumahan pekerja di kawasan industri secara mandiri dan berkelanjutan," katanya.
Pemerintah juga akan mendukung melalui regulasi teknis yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam skema ini.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(abr/zlf)
