Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana membangun hunian tetap dan relokasi rumah warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT. Hunian yang akan dibangun menggunakan panel yang tahan gempa.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan lokasi yang disiapkan untuk bangun hunian itu antara lain di Kecamatan Wulanggitang, yakni di Desa Pululera tepatnya di Tanawawe, Tapowolo dan Balunamang. Ketiga lokasi tersebut berada di satu kawasan yang berjarak sekitar 20 km arah utara Gunung Lewotobi Laki-laki.

"Luas lahan yang disiapkan Kecamatan Wulanggitang luasnya sekitar 50 hektar. Sedangkan lokasi lainnya di Kecamatan Titihena berada di Desa Kobasoma tepatnya di Kramak yang terletak sekitar 30 km arah timur laut gunung Lewotobi dengan luas sekitar 50 hektar," kata Ara dalam keterangan tertulis, Selasa (12/11/2024).

Adapun bantuan yang akan diberikan berupa pembangunan hunian tetap (huntap) rumah baru konvensional atau pembangunan rumah baru. Teknologi yang digunakan berupa rumah pracetak yang dapat dibangun dengan panel RISHA atau RUSPIN.

Untuk diketahui, RISHA atau Rumah Instan Sederhana Sehat menggunakan teknologi konstruksi knock down yang dapat dibangun dengan waktu cepat dengan tetap mempertahankan kualitas bangunan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Sedangkan RUSPIN atau Rumah Unggul Sistem Panel Instan merupakan teknologi rangka rumah pracetak dengan menggunakan sistem sambungan dengan baut, sehingga cocok diterapkan di daerah rawan gempa.

Selain itu, bantuan lain berupa Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) di lingkungan perumahan meliputi jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, fasilitas umum skala perumahan dan distribusi air bersih. Pembangunan dapat dilaksanakan pada masa tanggap darurat dengan merujuk pada peraturan LKPP Nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat.

"Anggarannya sudah ada pola yang baku dan sudah disiapkan dari negara. Kami juga mengajak pihak pihak swasta untuk bergotong royong dalam membantu warga yang terdampak melalui program perumahan," ucapnya.

Sebanyak 7 desa terdampak bencana di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura. Desa-desa ini memerlukan penanganan khusus Kementerian PKP agar warga bisa segera pindah ke rumah yang aman dan layak huni.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak seperti BNPB untuk rencana relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT," ujar Ara.

Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta. Ara didampingi Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto bertemu Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan beberapa Menteri Kabinet Merah Putih terkait dalam rangka rapat lanjutan pembahasan percepatan penanggulangan bencana erupsi gunung Lewotobi Nusa Tenggara Timur di Kantor BNPB.

"Tadi kita sudah rapat dengan Wapres dan sudah membicarakan dari aspek perumahan yakni mengkoordinasikan segera supaya ditentukan oleh kepala BMKG titik relokasinya dimana saja. Selain itu juga rekomendasi bersama dengan kepala daerah. Wapres juga berkenan turun ke lapangan dari Makasar yang rencana 2-3 hari ke depan akan ada di lokasi. Kami juga berkoodinasi dengan Menteri ATR/ BPN untuk memastikan tanahnya mesti clean and clear," tandasnya.

Sebagai informasi, rumah-rumah yang terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki NTT diperkirakan berada di 6 desa di Kecamatan Wulanggitang dan satu desa di Kecamatan Ile Bura ada satu desa.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan untuk pengungsian tercatat per hari ini sudah ada 11.553 orang di delapan titik pengungsian terpisah, yakni enam titik di Kabupaten Flores Timur dan dua titik di Kabupaten Sikka.

"Arahan dari Wakil Presiden bahwa tenda pengungsian hendaknya dibedakan antara lansia dengan ibu hamil dan anak-anak agar pelayanan terhadap korban bencana terlayani dengan optimal," terangnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR/ BPN, Wakil Menteri Sosial serta Wakil Menteri Pekerjaan Umum.