Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) menyebutkan menurut data mereka saat ini, rumah-rumah seharga Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar masih ramai peminat. Peminatnya adalah kelas menengah.

"Yang paling banyak masih di antara Rp 500 juta sampai dan Rp 1 miliar itu rumah-rumah primary 90% tuh belinya tuh pakai KPR," ungkap Ketua Umum AREBI Lukas Bong dalam acara Press Conference AREBI di Sudirman, Jakarta, pada Rabu (18/9/2024).

Sementara itu, menurut Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) diperkirakan terdapat 8,5 juta warga kelas menengah turun kelas dalam 5 tahun terakhir yakni sejak 2018 hingga 2023.

"Pada tahun 2023, kelas menengah di Indonesia mencakup sekitar 52 juta jiwa dan mewakili 18,8% dari total populasi. Namun, jumlah penduduk kelas menengah baru-baru ini mengalami penurunan (jika dibandingkan dengan 2018 lalu)," tulis laporan riset berjudul 'Macroeconomics Analysis Series Indonesia Economic Outlook Triwulan III-2024' seperti yang dikutip Kamis (19/9/2024).

Dilansir detikEdu, menurut ekonom yang juga eks Menteri Keuangan Chatib Basri, jika berpatokan pada besaran nilai garis kemiskinan 2024 yakni Rp 550 ribu, maka seseorang yang punya pengeluaran Rp 1,9 juta sampai Rp 9,3 juta per bulan termasuk dalam kategori kelas menengah. Lalu, pengeluaran Rp 825 ribu sampai Rp 1,9 juta termasuk kelas menengah bawah, dan pengeluaran Rp 550 sampai Rp 825 ribu per bulan termasuk rentan miskin.

Dengan gambaran rata-rata pengeluaran kelas menengah ini, Lukas melanjutkan, bisa saja kelas menengah membeli rumah yang kisarah harganya Rp 500 hingga Rp 1 miliar apabila diberikan insentif PPN DPT 100%.

"Sebenarnya tahun ini kan kita sebutnya tahun politik ya, semester pertama kita bilang ancuran-ancuran lah tapi pemerintah pada semester pertama kan memberikan PPN DPT 100%. Nah itu cukup membantu terutama untuk proyek-proyek developer rumah-rumah primary," ucapnya.

Namun, kondisi ini belum tentu sama pada tahun depan, mengingat belum ada rencana pemerintah akan memberikan insentif yang sama. Dia berharap, jika tidak bisa 100%, setidaknya 50% bisa diberikan oleh pemerintah agar perbedaan harganya tidak begitu mencolok. Apalagi tahun depan, pemerintah akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari yang semula 11% menjadi 12%. Kenaikan PPN ini dapat berpengaruh pada pertumbuhan sektor properti Tanah Air.

"Harusnya jangan diberlakukan lagi yang 100%, tetap 50%. Subsidi yang 100% itu nanti diberikan di 50% lagi di tahun depan jadi kenaikannya nggak begitu berasa. Diturunkan jadi 12% dibayar separuhnya jadi 6%," ujarnya.

Ketua Bidang Hubungan Pemerintah Samto Pramono menambahkan salah satu cara pengembang agar propertinya tetap dilirik pasar adalah dengan memberikan harga yang bisa dijangkau tetapi dengan ukuran rumah yang lebih kecil. Saat ini masyarakat juga masih banyak mengincar rumah dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM).

Maka dari itu, rumah tapak masih banyak dicari. Sementara peminat apartemen terbilang stagnan karena pembelinya tidak mendapatkan SHM, melainkan sertifikat hak milik satuan rumah susun (SHM Sarusun).

"Makanya sekarang developer besar banyak banget rumah yang luas tanah yang 40, 50, 60 meter persegi. Ada SHM-nya karena ada tanahnya," bebernya.

Video Menteri PKP: Pengembang Nakal yang Menipu Rakyat Kecil, Kita Sikat!

Video Menteri PKP: Pengembang Nakal yang Menipu Rakyat Kecil, Kita Sikat!