.webp)
Pemerintah terus mencari cara meningkatkan pengadaan rumah terjangkau, salah satunya dengan rumah susun (rusun). Di satu sisi, Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program 3 juta rumah yang akan dijalankan. Akankah rencana ini masuk ke program 3 juta rumah juga?
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan dan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengharapkan ke depannya pemerintah bisa fokus ke rusun di perkotaan selain rumah tapak.
"Harapannya tentu kalau bisa ada inovasi, sehingga rumahnya lebih efisien. Itu juga kan bisa membantu sehingga yang dicicilnya juga turun. Mestinya juga kita fokus ke perumahan vertikal di perkotaan, (seperti) rumah susun," kata Herry saat dihubungi detikProperti pada Selasa (7/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait program 3 juta rumah, Herry melihat target tersebut cukup besar, tetapi sepadan dengan jumlah backlog di Indonesia yang masih cukup besar. Dari jumlah total backlog di Indonesia saat ini yakni 9,8 juta, sebanyak 7,8 juta itu berasal dari perkotaan.
"Balik lagi ke statistik. Sebetulnya ini kan membangun rumah, berarti melayani masyarakat. Ya Jadi kebutuhan mereka apa. Angka 3 juta itu angka yang besar ya saya pikir sesuai dengan tantangannya. Kalau angka (backlog) 12,7 unit di 2021 kemarin ya dengan pertumbuhan hampir 600-700 ribu. Katakan sepuluh tahun ya, memang memerlukan program yang besar," jelasnya.
Dia mengakui saat ini pembangunan rusun belum terlalu banyak. Ditambah harga rusun lebih tinggi karena biaya konstruksi. Di satu sisi, tinggal di rusun menurutnya akan lebih mudah dalam hal transportasi karena lokasinya yang strategis.
Maka dari itu, jika nanti realisasi program 3 juta rumah ingin berbentuk rusun akan lebih baik di perkotaan. Sementara untuk daerah lain bisa diperbanyak rumah tapak.
"Di perkotaan tentunya butuh tempat yang dekat dengan lokasi kerja nah sehingga apa yang kebutuhan rusun tadi menjadi penting. Sementara kalau yang di luar kota butuh yang tapak," sebut Herry.
Di luar itu, menurutnya untuk saat ini perlu ada beberapa rencana untuk meningkatkan peminat rusun terlebih dahulu. Herry mengatakan salah satu keringanan yang bisa ditawarkan adalah intensif PPN menjadi 0%. Sebelumnya pembebasan PPn ini sudah diterapkan di rumah tapak yang harganya di bawah Rp 2 miliar selama 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.
"Salah satu yang sudah didorong adalah kita lakukan perubahan bebas pajaknya untuk yang rumah susun untuk yang vertikal. Nah yang rumah vertikal sudah diusulkan ke Kementerian Keuangan, sedang dibahas di sana," pungkasnya.
(aqi/zlf)
