Pemerintah akan menambah subsidi buat rumah vertikal. Langkah ini bermaksud untuk mendorong masyarakat kota tinggal di hunian vertikal seperti rumah susun (rusun) karena lebih murah.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan ketersediaan tanah di kota itu sedikit dan mahal, sehingga membuat harga rumah tapak pun mahal. Untuk itu, pihaknya ingin memaksimalkan pembangunan rumah vertikal bersubsidi sebagai alternatif hunian murah bagi masyarakat.

"Di kota-kota besar, tanah mahal, rumah tapak pasti mahal. Karena itu, pemerintah harus mensubsidi rumah vertikal supaya orang hidupnya vertikal. Karena lebih murah, selain karena tanahnya sedikit, tetapi juga disubsidi oleh pemerintah," ucap Fahri di sela acara International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6/2025).

Menurutnya, mentransformasi hunian perkotaan menjadi vertikal merupakan solusi untuk berbagai masalah. Kebijakan tersebut dapat mengatasi backlog kepemilikan rumah, kerumitan kota, tata kota yang tidak bagus, dan kawasan kumuh.

Ia menuturkan rumah vertikal akan murah karena pembangunannya disubsidi dan tanahnya disiapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, orang akan lebih baik pindah ke vertikal daripada tinggal di kawasan kumuh, pinggir kali, maupun kolong jembatan.

"Bagaimana caranya supaya orang hidup vertikal? Maka yang vertikal disubsidi lebih banyak supaya murah. Yang landed tentunya akan jadi lebih mahal. Karena dia lebih mahal, orang pindah ke vertikal. Itulah masa depannya kota. Yang disebut tadi itu, better urban living," katanya.

Fahri mengatakan regulasi insentif untuk rumah vertikal tersebut sedang disiapkan peraturannya. Peraturan tersebut diharapkan bisa rampung bulan ini. "Sedang berjalan aturan regulasi. Juknisnya (petunjuk teknis) sedang disiapkan," ujarnya.

Terkait Program 3 Juta Rumah, ia menjelaskan akan terdiri dari renovasi rumah tidak layak huni sebanyak 2 juta unit. Sementara itu, sisa 1 juta unit adalah pembangunan rumah baru.

"Jumlahnya Presiden (Prabowo Subianto) setuju 2 juta gitu lho. Jadi tinggal 1 juta nih. Nah yang 1 juta itu pembangunan rumah-rumah baru yang kita gunakan untuk menata kota. Makanya diutamakan bentuknya vertikal," katanya.

Lebih lanjut, ia menyatakan ada banyak tanah di perdesaan, sehingga tidak ada isu terkait tanah. Namun, masih ada rumah-rumah yang tidak layak huni. Fahri menyebutkan jumlah rumah tidak layak huni sekitar 20 juta di seluruh Indonesia.

Adapun rumah dikatakan tidak layak menurutnya berdasarkan standar Sustainable Development Goals (SDGs) dan perundang-undangan. Ia mendeskripsikan rumah tidak layak misalkan yang berukuran terlalu sempit, tidak ada sanitasi yang baik, dan tidak ada ventilasi yang baik.

"Makanya kita akan merenovasi rumah-rumah khususnya yang di desa. Itu paling tidak 2 juta per tahun. Itu sudah disetujui dan sudah jalan. Sekarang kita sedang menyiapkan aturan teknisnya supaya renovasinya bisa lebih masif," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini