.webp)
Dalam upaya mengurangi backlog di Indonesia, pemerintah dan pengembang bekerjasama menambah jumlah hunian dari tahun ke tahun. Begitu pula yang dilakukan oleh Pengembang Realestat Indonesia (REI) yang telah menyiapkan roadmap perumahan jelang pemerintahan baru dengan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Seperti yang diketahui pasangan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program 3 juta rumah. Program ini bertujuan untuk menuntaskan masalah backlog di Indonesia. REI menyatakan kesiapan dan dukungan terhadap Program Pembangunan 3 tuta rumah per tahun.
"Program ini dinilai realistis dan inline dengan usaha untuk menuntaskan angka kekurangan (backlog) perumahan yang terus membengkak. Jika konsisten dijalankan, maka pada 2029 jumlah backlog perumahan akan berkurang dan terkelola baik," kata Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto seperti yang dikutip dari pernyataan tertulis pada Selasa (7/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menegaskan, mengurangi backlog rumah di Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa, melainkan perlu memasang target pasokan yang besar untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat.
"Dan yang terpenting, persoalan perumahan harus menjadi prioritas dan bukan lagi sekadar pelengkap. Karena soal rumah ini kalau tidak dikelola dengan serius akan berpotensi menjadi "bom waktu" bagi pembangunan nasional di masa mendatang termasuk pembangunan karakter manusia Indonesia. Karena karakter bangsa berawal dari rumah," tegas Joko.
REI juga saat ini tengah menunggu jadwal bertemu presiden dan wakil presiden terpilih untuk menyampaikan peta jalan (roadmap) sektor perumahan dan propertinomic mereka. Joko menjelaskan paradigma propertinomic ini berlandaskan pada empat pilar yakni penguatan institusi atau kelembagaan yang mengurusi perumahan, fokus pada kebijakan dan keberpihakan, mengoptimalkan anggaran perumahan, serta mendorong sektor perumahan menjadi program strategis nasional (PSN).
"Roadmap yang kami siapkan secara spesifik akan menjelaskan bagaimana sektor perumahan ini harus ditangani, baik skema pembiayaan maupun pola kemitraan yang dapat dikembangkan. REI sejak awal juga menjadi salah satu inisiator yang mendorong dibentuknya Kementerian Perumahan dan Perkotaan pada kabinet mendatang," ungkap CEO Buana Kassiti Group yang hampir dua dekade terakhir telah menekuni seluk-beluk pembangunan perumahan kelas menengah dan rumah bersubsidi.
Selain itu, REI juga mengajak berbagai pihak berdialog maupun membuka ruang-ruang diskursus terkait sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mendorong pentingnya sektor properti menjadi garda terdepan bagi pencapaian net zero emission melalui program penanaman 1 juta pohon di seluruh proyek perumahan anggota REI.
Guna mengetahui kontribusi sektor properti terhadap pertumbuhan ekonomi sosial, REI telah bekerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut.
Menurut Joko, sektor perumahan merupakan bagian dari sektor properti bersifat padat karya sehingga terbukti efektif menjadi backbone perekonomian yang menggerakkan lebih dari 180 industri ikutan lainnya.
"Kalau sektor properti ini bisa berlari kencang, maka banyak industri lainnya yang ikutan bergerak dari produk bahan bangunan, material konstruksi, perabot dan kerajinan hingga pedagang makanan di sekitar lokasi pembangunan properti," jelasnya.
Sementara itu, pada tahun 2035, hampir 66 persen penduduk Indonesia atau sekitar 304 juta jiwa akan tinggal di perkotaan. Situasi ini butuh penanganan yang tepat, termasuk mengenai penyediaan tempat tinggal sesuai amanah konstitusi.
"Jumlah penduduk Indonesia yang tidak punya rumah sudah sekitar 20 persen dan angka itu berpotensi terus bertambah. Artinya Indonesia sudah masuk ke fase darurat perumahan, sehingga harus dituntaskan segara dengan cara super serius," pungkas alumnus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta tersebut.
(aqi/zlf)
