.webp)
Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Indonesia termasuk IKN menggunakan produk dalam negeri terutama yang menggunakan APBN.
"Pembangunan Infrastruktur yang menggunakan dana APBN harus menggunakan produksi dalam negeri, atau kalaupun produk dari luar, harus ada pabrik di sini," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono seperti yang dikutip dari acara Kolaborasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan Melalui Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang Ramah Lingkungan di Balikpapan, Senin (22/4/2024).
Produk dalam negeri di sini berupa material (bahan), peralatan konstruksi, dan tenaga termasuk perusahaan produksi diprioritaskan berasal dari Indonesia sehingga dapat memberikan nilai tambah pada infrastruktur yang terbangun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meskipun begitu, menurut Kepala Subdirektorat Kelembagaan Material, Peralatan, dan Usaha Jasa Konstruksi, Direkrtorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Disaintina
Ari Nusanti, PUPR tetap mengadakan pembelian produk impor meskipun jumlahnya dibatasi yakni hanya 5% dari pagu anggaran 2024 dan semakin kecil di 2026 yakni hanya 4% saja.
Menurut JDIH Kementerian Keuangan, pagu anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan pembiayaan anggaran dalam APBN.
"Impor tidak dilarang, tetapi harus melalui mekanisme izin," ungkap Disa.
Selain menargetkan jumlah pembelian produk impor semakin turun, diharapkan semakin banyak material infrastruktur yang memiliki sertifikat Tanda Sah TKDN dan SNI. Sebagai informasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, atau gabungan barang dan jasa.
Begitu pula dengan produsen material dalam negeri diharapkan dapat melakukan pencatatan Sumber Daya Material Konstruksi (SDMK) pada SIMKPK.
Sementara itu, IKN yang akan mengusung konsep Smart Forest City diketahui akan banyak produk tingkat tinggi atau produk pintar di dalamnya. Menurut Disa, untuk hal ini ada kelonggaran menurut Disa, jika peralatan dan material tersebut tidak dapat diproduksi di Indonesia, maka diperbolehkan untuk diimpor.
"Smart building di dorong, sementara itemnya tidak dapat dibuat di dalam negeri karena teknologi tinggi. Selama teknologi tinggi itu belum bisa diproduksi di dalam negeri maka dapat dilakukan pengadaannya dengan produk impor," jelasnya.
Pengadaan teknologi tinggi ini juga untuk penghijauan dan mengurangi emisi karbon pada bangunan di IKN. Meskipun teknologi tinggi tersebut diperbolehkan untuk diimpor, material lainnya di IKN dipastikan menggunakan produk dalam negeri untuk mencapai TKDN paling sedikit 40% dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara berdasarkan Perpres 12/2021 pasal 66 ayat 1 dan 2.
Bukan hanya material, interior di dalamnya juga memakai produk dalam negeri, salah satu contohnya adalah Interior Istana Presiden dan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memakai produk dari pengrajin Yogyakarta menurut Menteri PUPR.
Buat kamu yang pengen upgrade rumah biar lebih pintar dengan perangkat smart door lock hingga CCTV gratis, yuk ikutan Program detikProperti Upgrade Rumah Kamu Jadi Lebih Pintar. Buat yang beruntung, bakal dapet 6 device smarthome gratis!
Baca info lengkapnya di sini.
(aqi/zlf)
