Jakarta -
Kebutuhan akan hunian layak huni masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan oleh setiap stakeholder Perumahan.
Menurut data dari Kementerian PUPR, pada tahun 2022 angka backlog kepemilikan hunian di Indonesia mencapai 11 juta, di mana mayoritas tersebar di kota-kota besar.
Adanya kepadatan penduduk ditambah terbatasnya ketersediaan lahan menjadi salah satu sumbu utama dari permasalahan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang total penduduk di perkotaan adalah 56,7% sedangkan di pedesaan 43,3%, artinya tentu wilayah perkotaan akan semakin padat dan menantang dalam mengatur transportasi dan hunian untuk masyarakat", ujar Menteri BUMN, Erick Thohir.
Menindaklanjuti hal tersebut serta melihat persoalan yang ada, maka diperlukan strategi pembangunan yang tidak hanya mengatasi masalah ketersediaan hunian, melainkan juga masalah lainnya yang berkaitan, yaitu lingkungan dan kemacetan.
Perumnas sebagai satu-satunya BUMN pengembang perumahan pun kemudian berinovasi mengembangkan hunian TOD yang dapat menjadi one-stop solution dari permasalahan ketersediaan hunian di kota-kota besar.
"Hunian TOD merupakan bukti komitmen Perumnas dalam menghadirkan inovasi dan mengembangkan hunian layak huni secara berkesinambungan. Kami meyakini bahwa hunian TOD ini dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan hunian di kota-kota besar. Konsep hunian yang mengedepankan adanya integrasi transportasi, akan semakin mendukung tingkat produktivitas dan mobilitas penghuni menuju area yang dituju juga penggunaan transportasi publik yang tentunya dapat menurunkan emisi karbon dan ramah lingkungan", ujar Budi Saddewa Soediro selaku Direktur Utama Perum Perumnas.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
Hunian TOD merupakan hasil kolaborasi Perumnas bersama beberapa BUMN. Dengan terorientasinya hunian dengan transportasi umum, menjadikan hunian berkonsep TOD ramah lingkungan.
"Konsep TOD ini kami rancang agar aksesibilitasnya tinggi supaya menjadi lebih pedestrian friendly dan eco friendly yang nantinya bisa membuat penghuni maupun masyarakat sekitar merasa lebih nyaman untuk menggunakan transportasi umum", tambah Tri Hartanto selaku Direktur Produksi Perum Perumnas.
Konektivitas tanpa batas yang dikombinasikan dengan kenyamanan, estetika dan keterjangkauan menjadi added value yang dikedepankan Perumnas pada hunian TOD mereka. Saat ini, hunian berkonsep TOD telah dikembangkan Perumnas pada tiga prime location berbeda, yaitu Stasiun Tanjung Barat (Samesta Mahata Tanjung Barat), Stasiun Pondok Cina (Samesta Mahata Margonda), dan Stasiun Rawa Buntu (Samesta Mahata Serpong).
Bersambung ke halaman selanjutnya.
Komitmen Perumnas dalam menghadirkan hunian yang ramah lingkungan tidak hanya sebatas pada high-rise semata, namun juga pada hunian landed yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Seperti di Samesta Parayasa dan Samesta Dramaga yang telah melakukan berbagai upaya penghijauan di kawasan huniannya.
"Kami paham manfaat yang dihasilkan dari kawasan hunian eco-friendly baik bagi masyarakat maupun ekosistem lingkungan. Sehingga kami akan terus berkomitmen melakukan berbagai upaya penghijauan pada berbagai proyek kami di seluruh wilayah Indonesia", ujar Budi.
Tri pun turut menambahkan, bahwa pada beberapa proyek landed Perumnas telah memadukan teknologi dinding precast dan layout rumah yang compact, sehingga menghasilkan konstruksi yang efektif dan efisien dengan tetap menjaga mutu bangunan. Saat ini, Perumnas juga semakin ciamik dalam memadukan estetika pada eksterior dan interior untuk jenis rumah landed yang berkonsep tropis ataupun minimalis modern.
Sebagai inisiasi percontohan, Samesta Parayasa dan Samesta Dramaga telah mendapatkan sertifikat Bangunan Hijau dengan predikat "Madya" pada program Indonesia Green Affordable Housing (IGAHP) yang dinisiasi oleh Kementerian PUPR (9/23) lalu sebagai bentuk komitmen pemerintah terkait adaptasi infrastruktur publik terhadap perubahan iklim dan dalam hal ini Perumnas dipilih menjadi pilot project dalam program tersebut.
"Program ini memang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perumahan terjangkau, mengatasi hambatan dari sisi suplai permintaan dan penawaran, dan menggabungkan teknologi rendah karbon serta berkelanjutan ke dalam pengembangan sektor perumahan melalui integrasi antara desain dan teknologi hijau, sertifikasi bangunan hijau, pengembangan solusi densifikasi serta percepatan regenerasi perkotaan", ujar Herry TZ selaku Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, pada event Neighborhood Densitification International Learning di Jakarta (29/8) silam.
Di lain itu, pembangunan hunian hijau terjangkau yang gencar digarap Perumnas secara berkelanjutan, serta dengan adanya dukungan pemerintah berupa pembebasan PPN pada hunian di bawah Rp 2M, diharapkan dapat mendorong kepemilikan hunian berkualitas dan ramah lingkungan di masyarakat serta menekan angka backlog hunian nasional, tutup Budi.
.webp)
