.webp)
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menanggapi pemberitaan media Inggris The Guardian yang menyebut IKN berpotensi menjadi 'kota hantu'. Menurut Otorita IKN, terdapat kekeliruan narasi dalam pemberitaan tersebut.
Mengutip detikProperti, media Inggris tersebut menilai terdapat perubahan drastis dalam alokasi pembangunan IKN sejak masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Proyek yang dikebut pada masa Presiden RI Ke-7 Joko Widodo ini menunjukkan progres yang melambat.
The Guardian juga menyoroti kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipindahkan secara bertahap ke IKN. Menurut mereka, realisasinya tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga kini hanya 2.000 ASN yang telah pindah ke IKN, masih jauh dari target awal jutaan ASN pada 2030.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka juga menyinggung keputusan Prabowo menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Politik. Dari sisi ekonomi, menurut The Guardian, banyak masyarakat di sekitar IKN yang mengaku omzetnya menurun karena pelanggan yang datang semakin sedikit jika dibandingkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Usaha kecil yang berkembang pesat berkat masuknya pekerja mengatakan penjualan tahun ini telah runtuh, sementara para pegiat lingkungan telah memperingatkan potensi bencana ekologi di hamparan hutan hujan yang menjadi rumah bagi spesies langka dan terancam punah," tulis narasi media asing tersebut seperti yang dikutip pada Jumat (31/10/2025).
Juru Bicara Otorita IKN (OIKN) Troy Pantouw membantah narasi tersebut. Menurutnya data dan fakta yang disampaikan The Guardian keliru.
"Tidak benar yang disampaikan wartawan itu," kata Troy dalam pesan singkat kepada detikcom, Jumat (31/10/2025).
Troy menyampaikan data deretan progres pembangunan IKN dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, keseriusan pemerintah menyelesaikan IKN telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
Presiden Prabowo juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Perpres ini mengatur arah pembangunan nasional, termasuk di dalamnya percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Regulasi yang telah ditetapkan pada 30 Juni 2025 di Jakarta ini, menargetkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, dengan dukungan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur yang memadai.
Anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 telah disetujui Presiden Prabowo sebesar Rp 48,8 triliun. Namun, Troy menjelaskan APBN bukan satu-satunya yang diandalkan untuk pembangunan IKN. Sumber dana juga didapatkan melalui investasi dari berbagai pihak baik domestik maupun internasional.
Dari sisi investasi, Otorita IKN menyebut telah menerima komitmen investasi senilai Rp 225,02 triliun, terdiri dari Rp 66,3 triliun dari investasi swasta murni dan Rp 158,72 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Investasi ini untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN.
Selain dari ekonomi dan politik, pemerintah juga mendorong pembangunan IKN dalam bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Salah satu caranya melalui program kolaborasi antara guru dan penutur asli bahasa Inggris (native speaker) asal Inggris di SDN 006 Sepaku. Program ini bertujuan mempersiapkan Nusantara sebagai "Kota Dunia untuk Semua".
Troy pun kembali menegaskan pembangunan IKN akan terus dilanjutkan dan tidak akan menjadi 'kota hantu'.
"(Prospek IKN cerah berarti ya?) Insya Allah. Tidak ada keraguan sama sekali. Jangan mudah percaya media asing," tuturnya.
Baca selengkapnya di detikProperti.
(des/des)
