.webp)
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono meminta anggaran tambahan sebesar Rp 16,13 triliun. Permintaan tersebut diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Dilansir detikFinance, Basuki mengatakan usulan penambahan anggaran ini telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 4 Juli 2025 lalu. Anggaran OIKN awalnya sebesar Rp 5,05 triliun. Dengan tambahan ini, total anggaran OIKN akan mencapai Rp 21,1 triliun.
"2026 kami membutuhkan anggaran dari Rp 5,05 triliun ditambah Rp 16,13 triliun," ungkap Basuki, Selasa (8/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Basuki mengungkap alasan penambahan anggaran untuk tahun 2026 ini. Dia menjelaskan bahwa anggaran OIKN sebelumnya sudah disetujui dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2025 lalu untuk periode 2025-2028.
Rinciannya, tahun 2025 sebesar Rp 14,40 triliun, tahun 2026 sebesar Rp 17,08 triliun, tahun 2027 sebesar Rp 14,64 triliun, dan tahun 2028 sebesar Rp 2,68 triliun.
"Anggaran Otorita IKN hingga tahun 2028 yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden, sudah lama sejak Januari, itu adalah Rp 48,80 triliun," ungkapnya.
Pembangunan IKN saat ini dilakukan oleh 3 lembaga utama. Yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan OIKN sendiri.
Kementerian PU menyelesaikan pekerjaan tol, masjid, istana wakil presiden, dan jalan di kawasan yang belum selesai. Sementara Kementerian PKP menyelesaikan hunian untuk ASN.
"Sedangkan Otorita mengerjakan yang benar-benar baru dan memulai dengan lelang. Jadi yang baru lelang dijalankan sebelumnya oleh Otorita IKN. Kami sudah melaksanakannya dan sekarang dilaksanakan di lapangan berupa jalan di kawasan KIPP," paparnya.
Pada 2025, OIKN akan kembali membangun perkantoran dan hunian legislatif-yudikatif serta ekosistemnya. Selain itu, OIKN akan melanjutkan pembangunan akses jalan di BP1 menuju BP2 dan BP3 untuk mendukung iklim investasi di IKN.
"Jadi ini dilakukan untuk melayani para investor yang akan membangun di sana," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di detikFinance.
(des/des)
