Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni mendorong pemerintah memperkuat penegakan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kaltim.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Pemerintah juga perlu mengusut pihak yang diduga menjadi dalang pembakaran lahan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
"Kami di senator sendiri sudah mendorong pemerintah untuk menangani hal ini dengan cepat," kata Aji Mirni saat diwawancara di PWI Kaltim, Kamis (27/8/2026).
Ia menjelaskan DPD RI memiliki fungsi pengawasan dan menyampaikan laporan maupun aspirasi kepada pemerintah pusat. Sementara tindakan langsung di lapangan merupakan kewenangan pemerintah sebagai eksekutor.
"Kami melaporkan, menyampaikan ke pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga harus ini cepat ditangani," ujarnya.
Ia yang karib disapa Mirni menilai pemerintah daerah menjadi pihak yang paling cepat melakukan penanganan ketika terjadi karhutla. Pemerintah pusat, menurutnya, memiliki peran memberikan dukungan terhadap penanganan di daerah.
Namun, ia memahami persoalan anggaran masih menjadi salah satu kendala, terlebih di tengah kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah. Meski demikian, penanganan karhutla di Kaltim relatif lebih cepat dibandingkan kasus-kasus sebelumnya.
"Tapi kalau saya lihat sih ini termasuk lebih cepat ditangani dibanding dulu," katanya.
Simak Video "Video Situasi Karhutla Terkini: Titik Api di Kalimantan Naik, Sumatera Turun"
(sun/des)