Poin-poin Hasil Rapat DPRD Kobar Soal BBM Langka-Pemadaman Listrik

DPRD Kotawaringin Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menangani masalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan pemadaman listrik bergilir. Dari rapat tersebut, disepakati sejumlah hasil yang diharapkan bisa menjadi solusi.

Dalam forum itu, turut hadir Pertamina, pengelola SPBU, Hiswana Migas, perwakilan pengemudi ojek online (ojol), Ormas TBBR, hingga jajaran Pemkab Kobar yang dipimpin Wakil Bupati Suyanto. Berikut sederet hasil pembahasan yang akan diterapkan.

Penanganan Kelangkaan BBM

1. Rencana Penambahan Kuota: Pertamina akan mengusulkan penambahan kuota distribusi Pertamax ke wilayah Kobar sebesar 50 persen.
2. Jalur Prioritas Ojol: Pengemudi ojek online diberikan prioritas untuk mengisi Pertamax pada pukul 07.00 hingga 09.00 WIB di SPBU depan Universitas Antakusuma.
3. Pelarangan Praktik Pengetapan: Seluruh pengelola SPBU sepakat untuk tidak melayani pengetap (pembeli BBM berulang-ulang), didukung oleh komitmen kepolisian untuk menindak tegas pelanggaran tersebut.
4. Pengawasan Lapangan: DPRD Kobar bersama Satgas BBM akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara berkala guna memastikan kesepakatan dijalankan.
5. Kewenangan Harga (HET): Ditegaskan bahwa penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Penanganan Pemadaman Listrik

1. Pengurangan Durasi Pemadaman: Mulai 5 Agustus 2026, akan ada tambahan suplai listrik yang ditargetkan mampu mengurangi durasi pemadaman bergilir dari sekitar enam jam menjadi tiga jam.
2. Target Pemulihan Total: Pasokan listrik diproyeksikan akan kembali normal sepenuhnya pada minggu kedua bulan Agustus 2026.
3. Kompensasi dari PLN: Pelanggan prabayar akan mendapat tambahan kuota saat membeli token, sedangkan pelanggan pascabayar akan mendapat pemotongan pada tagihan berikutnya.
4. Sikap DPRD terhadap Kompensasi: DPRD menilai kompensasi belum sebanding dengan kerugian masyarakat, namun memahami bahwa regulasi kompensasi adalah kewenangan pemerintah pusat.

DPRD Kobar akan mengevaluasi implementasi penanganan BBM dan listrik ini dalam beberapa hari ke depan untuk memastikan dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.