Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Jufri Budiman angkat bicara merespons tuntutan warga Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, terkait perbaikan jalan lingkar provinsi yang rusak parah. Jufri mendesak Pemprov agar ada alokasi anggaran perbaikan pada APBD Perubahan 2026.
"Di tahun ini memang dari Pemprov tidak ada menganggarkan karena alasan defisit. Sehingga kami dari DPRD berinisiatif, di 2026 ini di (APBD) Perubahan, Pemprov dan DPRD akan menganggarkan. Itu tidak ada tawar-menawar, harus, karena memang kondisinya sangat parah," kata Jufri kepada detikKalimantan, Selasa (14/7/2026) malam.
Menatap tahun 2027, Jufri juga memperingatkan Pemprov Kaltara untuk mulai memberikan perhatian serius terhadap wilayah perbatasan. Ia menegaskan, meski APBD terbatas, pemerintah wajib melakukan pemeliharaan untuk menutup akses jalan yang berlubang dan rusak parah.
"DPRD Kaltara juga telah meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk melakukan penyesuaian terhadap teknis pekerjaan di lapangan," desak Jufri.
Pihaknya meminta agar rencana awal berupa pengaspalan dibatalkan dan dialihkan untuk pengerasan menggunakan agregat.
"Tadi kan dari Balai kegiatannya itu pengaspalan. Kami minta tidak diaspal, tapi kami minta agregat. Tujuannya supaya penanganan jalan yang sekian kilometer itu bisa lebih panjang. Kalau aspal, pasti kan hasilnya panjang penanganan tidak terlalu memuaskan," tegasnya.
Menepis anggapan bahwa wakil rakyat menutup mata terhadap krisis infrastruktur dan ekonomi yang mendera warga Krayan, Jufri memastikan pihaknya akan membawa masalah ini ke tingkat nasional. Pekan depan, DPRD Kaltara diagendakan terbang ke Jakarta.
"Kami minggu depan akan silaturahmi dengan Kementerian PUPR, bersama dengan Balai, OPD teknis, dan mungkin ada beberapa tokoh masyarakat Krayan," ungkapnya.
Simak Video "Video: BNPP Sebut Ada 3 Desa di Nunukan Sebagian Masuk Malaysia"
(bai/bai)