.webp)
Akses jalan lingkar provinsi di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) lumpuh total. Merasa dianaktirikan, puluhan perwakilan masyarakat Krayan menggeruduk gedung DPRD Kaltara dan mengancam akan keluar dari NKRI jika tak ada perbaikan infrastruktur.
Tokoh masyarakat Krayan, Marli, mengatakan jalan penghubung Krayan Induk, Barat, Selatan, dan Tengah itu saat ini sudah tidak bisa dilalui sama sekali. Hal ini memicu efek domino yang melumpuhkan sektor vital seperti ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan.
"Karena jalan itulah masalah gula sampai Rp 30 ribu, bensin naik. Terus PLN juga hanya 4 jam saja menyala di Krayan Selatan karena disesuaikan dengan kondisi minyak. Bantuan ke sana sekarang cuma bisa lewat penerbangan perintis MAF," kata Marli kepada detikKalimantan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Tanjung Selor. Selasa (14/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perjuangan 24 warga yang terdiri dari camat, kepala adat, hingga kepala desa ini tidak main-main. Mereka menempuh perjalanan darat yang berat menggunakan motor dari Krayan menuju Malinau, lalu menyeberang ke Tarakan hingga akhirnya tiba di Tanjung Selor demi menyuarakan aspirasi warga.
"Penderitaan warga Krayan bahkan membuat sejumlah pimpinan dewan meneteskan air mata saat melihat langsung video kondisi jalan tersebut dalam persidangan," ungkapnya.
Saking frustrasinya dengan alasan klasik defisit anggaran dari pemerintah, warga sempat melontarkan kekecewaan mendalam hingga menyinggung soal keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Makanya kami bilang, kalau pemerintah tidak mau memikirkan Krayan atau menganggap kami manusia, buatlah pernyataan baik-baik. Atau kata kasarnya, lepaslah Krayan dari NKRI ini. Siapa tahu Palestina atau Israel mau membangun Krayan," cetus Marli tegas.
Lebih lanjut, Marli menegaskan bahwa warga Krayan menuntut penetapan status tanggap darurat jalan dan komitmen tertulis terkait kucuran dana perbaikan jalan. Malam ini, perwakilan warga dijadwalkan menerima jawaban langsung dari hasil pertemuan antara pimpinan DPRD, dinas terkait, dan Gubernur
Kaltara.
Warga juga mendesak agar ke depan, anggaran infrastruktur tidak lagi sekadar untuk pemeliharaan rutin yang cepat rusak, melainkan peningkatan kualitas seperti pengerasan batu.
"Kalau malam ini tidak ada jawaban dari mereka, kami akan kembali menduduki kantor DPRD sampai ada penjelasan. Kami menuntut pernyataan itu tertulis sebagai pegangan untuk dibawa pulang ke Krayan. Mereka (warga) tidak mau dengar lisan saja," ancamnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, belum memberikan tanggapan detail terkait tuntutan dan langkah nyata dari DPRD Kaltara saat dikonfirmasi.
"Sore, tunggu ya," singkat Jufri.
