.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak cepat mengatasi krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah perbatasan Apau Kayan, Kabupaten Malinau. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara memastikan surat usulan peralihan moda transportasi distribusi BBM dari jalur darat ke jalur udara kini sudah siap.
Langkah ini diambil menyusul rusaknya jalur darat dari Kalimantan Timur, yang selama ini menjadi rute utama pasokan BBM ke Apau Kayan. Akibat infrastruktur yang minim dan faktor cuaca, kuota BBM ke wilayah tersebut sering kali tidak terpenuhi hingga menyebabkan kelangkaan berkepanjangan.
"Memang salah satu kendala utama penyediaan BBM untuk kawasan pedalaman dan perbatasan, khususnya wilayah Apau Kayan, adalah infrastruktur jalan yang masih sangat minim. Selain itu, ada pengaruh faktor cuaca dan keamanan," ujar Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Kaltara kepada detikKalimantan. Jumat (10/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mengurai sumbatan distribusi tersebut, Pemprov Kaltara resmi mengusulkan revisi moda transportasi kepada PT Patra Niaga Regional Kalimantan di Balikpapan. Distribusi yang semula mengandalkan truk tangki melewati jalur darat ekstrem, diusulkan bertukar menggunakan pesawat kargo (udara).
"Soal kelengkapan administrasi yang sebelumnya sempat dinantikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau kini telah rampung diproses. Intinya surat usulannya sudah ada, sudah kita proses. Sekarang kita sedang berkoordinasi intensif dengan teman-teman di Patra Niaga, khususnya Patra Niaga Regional Kalimantan," jelasnya.
Kendati demikian, keputusan akhir atau ketetapan operasional sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat melalui PT Pertamina Patra Niaga.
"Dalam hal ini, Pemprov Kaltara memposisikan diri sebagai fasilitator yang mendorong percepatan kebijakan ini demi kepentingan masyarakat perbatasan," bebernya.
Mengingat kondisi jalur darat menuju Apau Kayan saat ini juga mengalami kerusakan parah yang tidak lagi menunjang bagi kendaraan transportir, Pemprov Kaltara mendesak agar skema yang sama diterapkan untuk masyarakat Apau Kayan.
"Alternatif di Krayan kita usulkan lewat udara dan alhamdulillah disetujui Pertamina. Nah, untuk Apau Kayan kita usulkan hal yang sama mengingat infrastruktur darat di sana sudah tidak menunjang," tambahnya.
Upaya pengalihan moda transportasi ini diharapkan dapat menjadi solusi permanen agar pasokan BBM ke wilayah perbatasan tidak lagi bergantung pada situasi cuaca dan kondisi jalan. Pemprov Kaltara berharap PT Patra Niaga dapat segera memberikan lampu hijau agar keadilan energi dapat dirasakan secara merata.
"Harapan kita semoga ini bisa cepat terealisasi, agar masyarakat di perbatasan juga bisa menikmati apa yang dinamakan program BBM Satu Harga secara konsisten," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Malinau, Erly Sumiati, mengungkapkan bahwa mandeknya pasokan BBM ke Apau Kayan murni akibat kendala teknis di lapangan. Jalur distribusi dari Samarinda menuju Long Bagun, kemudian menyisir Sungai Boh hingga Kayan Hilir, kerap membuat truk pengangkut menyerah akibat kubangan lumpur, yang berujung pada kekosongan stok di tingkat pengecer.
"Mereka minta yang bersurat ke Pertamina untuk permohonan pengiriman BBM menggunakan pesawat itu dari Dinas SDM Provinsi. Kemarin saya sudah telepon Dinas SDM, kata mereka suratnya masih diproses dan menunggu ditandatangani oleh Pak Gubernur," ungkap Erly.
