.webp)
Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat (Kalbar) yang digelar di Pontianak menuai kritikan karena kesalahan penilaian juri. Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar Harisson Azroi turut berkomentar.
Harisson menilai di era digital saat ini penyelenggara kegiatan berskala nasional seharusnya sudah dilengkapi perangkat rekam digital yang memadai untuk mengantisipasi sengketa penilaian.
"Di era digital ini, sekelas MPR harusnya punya perekam digital yang dapat diputar setiap saat pada saat pertandingan berlangsung, terutama pada saat ada protes atau pada saat dewan juri sedang tidak konsentrasi," kata Harisson, Senin (11/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Harisson, keberadaan rekaman digital bukan hanya penting sebagai dokumentasi, tetapi juga menjadi alat evaluasi untuk menjaga transparansi dan objektivitas selama perlombaan berlangsung.
Ia menyebut rekaman audio maupun video dapat menjadi dasar ketika muncul keberatan dari peserta maupun sekolah pendamping.
"Jadi ketika ada sanggahan atau protes, bisa langsung diputar ulang. Itu akan lebih fair bagi semua peserta," ujarnya.
Untuk diketahui, LCC 4 Pilar MPR RI merupakan ajang tahunan yang digelar untuk meningkatkan pemahaman pelajar terhadap nilai-nilai kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kompetisi ini diikuti sejumlah sekolah tingkat SMA sederajat dari berbagai daerah secara nasional..
Dilihat dari video YouTube MPRGOID yang disiarkan langsung 9 Mei 2026, momen kontroversial bermula pada sesi tanya jawab rebutan. Saat itu, pembawa acara melemparkan pertanyaan seputar mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?"
Regu C yang mewakili SMAN 1 Pontianak merespons dengan menekan bel lebih dulu, dan melontarkan jawaban mereka.
"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," ucap salah satu perwakilan Regu C.
Kepala Biro Pengkajian Konstitusi Setjen MPR RI, Dyastasita Widya Budi yang bertindak selaku juri, memberikan pengurangan skor minus lima karena jawab Regu C dinilai salah.
Kesempatan menjawab otomatis berpindah. Regu B dari SMAN 1 Sambas kemudian mengambil alih dan melontarkan jawaban yang sama dengan Regu C.
"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," kata perwakilan Regu B.
Namun kali ini juri memberikan nilai 10 karena menganggap jawabannya benar.
"Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10," kata Dyastasita.
Merasa ada kesalahan, siswa dari SMAN 1 Pontianak langsung melayangkan interupsi. Mereka merasa bahwa jawaban mereka sama dengan Regu B.
"Izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama," protes perwakilan Regu C.
Merespons keberatan tersebut, Dyastasita bersikukuh membela keputusannya dengan mengklaim bahwa Regu C melewatkan elemen penting dalam jawaban mereka.
"Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah,"
Situasi memanas ketika juri lainnya, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR Indri Wahyuni, turut memberikan pernyataan yang memicu kemarahan warganet. Dia justru mengingatkan peserta untuk menggunakan artikulasi yang bagus ketika menjawab.
"Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan artikulasi diperhatikan ya," tegas Indri Wahyuni.
Medsos MPR RI, baik di Instagram hingga YouTube pun banjir kritikan oleh warganet. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak MPR terkait insiden tersebut.
Koleksi Pilihan
Kumpulan artikel pilihan oleh redaksi detikkalimantan
