Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M Sarmuji ikut menyoroti kontroversi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS yang membuat paspor WNA untuk anak. Sarmuji menyebut bahwa persyaratan LPDP berat sekali dan rata-rata yang bisa memenuhinya adalah orang kaya, sehingga ia mendorong adanya evaluasi.
Dilansir detikNews, Sarmuji mengaku pernah membahas permasalahan ini pada 2022 lalu. Saat itu, Sarmuji menekankan perlu ada penekanan dan afirmasi tentang persyaratan bahasa dalam seleksi LPDP.
"Saya sendiri pernah mengingatkan soal ini dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan pada awal tahun 2022. Saya sampaikan bahwa LPDP ini kalau tidak ada penekanan dan afirmasi yang jelas, akan menjadi lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja," kata Sarmuji, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, syarat kemampuan bahasa Inggris seperti TOEFL membutuhkan banyak biaya. Sementara itu, orang kaya mampu memberikan fasilitas pendidikan dan tes bahasa Inggris yang baik untuk anak-anaknya. Tak heran jika kemudian yang bisa memenuhi kriteria bahasa ini rata-rata datang dari kalangan mampu saja.
"Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggris-nya sekian-sekian dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya," jelasnya.
(des/des)