.webp)
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M Sarmuji ikut menyoroti kontroversi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS yang membuat paspor WNA untuk anak. Sarmuji menyebut bahwa persyaratan LPDP berat sekali dan rata-rata yang bisa memenuhinya adalah orang kaya, sehingga ia mendorong adanya evaluasi.
Dilansir detikNews, Sarmuji mengaku pernah membahas permasalahan ini pada 2022 lalu. Saat itu, Sarmuji menekankan perlu ada penekanan dan afirmasi tentang persyaratan bahasa dalam seleksi LPDP.
"Saya sendiri pernah mengingatkan soal ini dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan pada awal tahun 2022. Saya sampaikan bahwa LPDP ini kalau tidak ada penekanan dan afirmasi yang jelas, akan menjadi lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja," kata Sarmuji, Senin (23/2/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, syarat kemampuan bahasa Inggris seperti TOEFL membutuhkan banyak biaya. Sementara itu, orang kaya mampu memberikan fasilitas pendidikan dan tes bahasa Inggris yang baik untuk anak-anaknya. Tak heran jika kemudian yang bisa memenuhi kriteria bahasa ini rata-rata datang dari kalangan mampu saja.
"Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggris-nya sekian-sekian dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya," jelasnya.
Sarmuji menilai kemampuan akademik seharusnya lebih diutamakan sebagai syarat LPDP ketimbang syarat bahasa. Ia berpendapat kemampuan bahasa asing nantinya bisa ditingkatkan di negara tujuan seiring proses pendidikan.
"Yang utama itu potensi akademiknya, apakah dia mampu mengikuti pembelajaran yang berat. Soal bahasa itu bisa di-upgrade. Negara bisa hadir membantu. Tapi kalau dari awal yang bisa memenuhi hanya mereka yang memang sejak kecil sudah difasilitasi dengan sekolah dan kursus terbaik, ya akhirnya yang menikmati itu-itu saja," lanjutnya.
Namun, standar akademik juga ternyata masih berpotensi memperkecil akses bagi mereka yang memiliki latar belakang sosio-ekonomi menengah ke bawah dan miskin. Sementara anak-anak dari kalangan mampu mendapat akses lebih lebar karena sudah disekolahkan di sekolah yang bagus sejak awal.
"Ini berbeda dengan anak-anak dari keluarga tidak mampu. Bagi mereka, kesempatan seperti LPDP ini bisa menjadi satu-satunya tangga untuk mengubah nasib," terang Sarmuji.
Karena itu, Sarmuji mendorong agar pemerintah lebih memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dalam menjalankan program beasiswa. Kelompok yang tidak bisa memenuhi syarat LPDP belum tentu karena tidak mampu secara akademik, tetapi karena keterbatasan struktural.
"Ini bukan soal menurunkan standar. Standar akademik harus tetap tinggi. Tapi negara harus memperhatikan kelompok-kelompok yang tidak beruntung, yang tidak bisa mencapai kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan itu karena keterbatasan struktural," tegas Sekjen Golkar tersebut.
Baca selengkapnya di sini.
