Di Desa Ansiap, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar) ada jembatan penghubung pemukiman ke sekolah rusak parah. Sehingga puluhan pelajar terpaksa mengarungi atau berjalan kaki menyeberangi sungai. Saat anak-anak berjuang mendapat pendidikan, pemerintah malah sibuk merencanakan pembangunan pendopo Bupati Mempawah senilai Rp15 miliar.
Ketimpangan ini mendapat sorot dan kecaman dari berbagai pihak, terutama masyarakat di Sadaniang. Masyarakat Sadaniang bahkan juga mengancam akan menduduki kantor bupati dan DPRD Mempawah.
"Jika memang bupati memaksakan membangun pendopo senilai itu, maka masyarakat Sadaniang akan turun. Kalau sudah turun, masyarakat Sadaniang tidak akan pulang. Kami akan bermalam di kantor bupati dan DPRD. Mau sebulan, kami tetap bermalam di sana," kata Tokoh Masyarakat Sadaniang, Iman Lewi Khornelis Bureni, kepada detikKalimantan, Rabu (3/12/2025).
Menurut Iman, ada ketimpangan saat kebijakan pemerintah menelan anggaran sangat besar untuk membangun pendopo dengan pembangunan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
"Sebagai tokoh masyarakat, saya mengecam keputusan Bupati Mempawah dan DPRD Mempawah untuk membangun pendopo senilai itu," ujarnya.
Ia menyebut, di Sadaniang ada empat desa yang masuk kategori daerah 3T. Yakni Desa Ansiap, Bumbun, Amawang dan Suak Barangan. Oleh sebab itu, ia memohon dipertimbangkan pembangunan dari pemerintah dapat merata.
"Bupati tahu tentang kondisi ini, tetapi bupati seakan-akan tutup mata tentang penderitaan masyarakat. Bupati merasa tidak ada beban lagi, karena sudah dua periode," ucapnya.
Sebelumnya, beredar video yang menampilkan puluhan siswa masih berseragam lengkap mengarungi sungai di Desa Ansiap. Mereka masing-masing menggendong tasnya. Ada pula yang menaruh beban tas sekolahnya di atas kepala.
"Untuk pemerintah, presiden, gubernur, bupati dan menteri, mohon perhatiannya untuk jembatan kami yang sudah sangat memprihatinkan. Jembatan ini satu-satunya untuk dapat kami pergi ke sekolah dan kembali ke rumah masing-masing. Letaknya di Desa Ansiap, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Mohon perhatiannya, terima kasih," kata siswa berseragam olahraga dalam video tersebut.
Iman melanjutkan, jembatan itu memang penghubung utama antara Dusun Tikalong dan Dusun Ansiap di Desa Ansiap. Termasuk bisa menghubungkan ke Menjalin, Kabupaten Landak. Jembatan ini juga satu-satunya penghubung antar sekolah dengan rumah para pelajar di sana.
"Itu sudah rusak parah. Tidak ada alternatif lain. Dulu, waktu saya masih menjabat, saya sudah minta jembatan ini dibangun. Tapi selalu alasan anggaran-anggaran. Nah, sekarang uang 15 atau 22 miliar rupiah untuk membangun pendopo bisa dianggarkan. Sehingga ini memberikan sebuah gambaran bahwa sebenarnya anggaran itu ada, tapi tinggal kebijakan pemerintah daerah," katanya.
Suara Keberatan dari Komisi III DPRD Mempawah
Ketua Komisi III DPRD Mempawah, Paulus Luno menyuarakan keberatan atau tidak setuju dengan penganggaran pembangunan pendopo senilai Rp15 miliar. Ia menjelaskan, Komisi III sempat merekomendasikan ke Badan Anggaran (Banggar) agar anggaran untuk pembangunan pendopo tidak dimunculkan 100 persen dalam satu tahun anggaran.
"Waktu di Banggar itu masih masuk, saya tanya lagi ke Pak Sekda kenapa ini masih muncul. Di Banggar kemarin kita sudah bantah bahwa ini jangan dimunculkan. Kalau pun muncul, jangan 100 persen untuk satu tahun anggaran. Akhirnya masih muncul. Kemudian waktu penentuan APBD 2026 itu, disahkan. Sehingga ada demo dan ribut-ribut kemarin. Saya memang tidak mau hadir, karena saya keberatan," ucap Luno.
Luno mendukung sepenuhnya pembangunan berkeadilan. Sebagai fungsi pengawasan kinerja pemerintah dan pelaksanaan undang-undang, Luno akan mendorong agar Sadaniang juga mendapat perhatian. Karena ia merasa belum ada pembangunan berkeadilan di Mempawah.
Ia memberi gambaran ketidakadilan dalam pembangunan itu pada jembatan yang sedang viral. Kata Luno, jembatan yang dimaksud merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten.
"Saya di Komisi III sudah mempertanyakan bangunan-bangunan yang tidak efektif, termasuk jembatan ini. Tapi katanya efisiensi anggaran. Ketika saya panggil Kepala Dinas PU, malah menyodorkan RKA (Rencana Kerja Anggaran) ternyata ada bangunan 22 miliar rupiah untuk pembangunan pendopo. Kami tanyakan apakah itu sangat dibutuhkan. Saya bilang terutama di Sadaniang lebih membutuhkan pembangunan," katanya.
Luno mengaku sebagai langkah awal dan jangka pendek, ia turut gotong royong memperbaiki jembatan untuk akses ke sekolah. Upaya itu dilakukan agar anak-anak bisa ke sekolah sama dengan pelajar di daerah lainnya, sambil menunggu solusi dari pemerintah. Sejumlah pihak di Desa Ansiap sudah gotong royong membangun seadanya sambil menunggu bantuan dari pemerintah.
"Tadi kami sudah gotong royong bersama masyarakat, perangkat desa, TNI dan Polri, supaya anak-anak bisa melewati jembatan ini untuk ke sekolah. Karena sungai ini bahaya, ada buayanya," ujar Luno.
Tanggapan dari Bupati Mempawah
Sementara itu Bupati Mempawah, Erlina membantah anggaran pembangunan pendopo sebesar Rp22 miliar. Faktanya, pembangunan pendopo Bupati Mempawah akan menggunakan APBD TA 2026 sebesar Rp15 miliar.
Erlina menjelaskan, pembangunan pendopo tersebut sebenarnya telah direncanakan sejak tiga tahun lalu. Namun, rencana itu tertunda karena pemerintah daerah memusatkan perhatian pada penanganan pandemi Covid-19, yang mengharuskan pengalihan anggaran untuk kebutuhan mendesak masyarakat.
"Kini, saat pemulihan ekonomi daerah, pembangunan pendopo ini kembali dilanjutkan dengan anggaran sebesar Rp15 miliar. Anggaran ini jauh lebih rendah dibandingkan informasi yang beredar sebelumnya, yaitu Rp22 miliar," jelasnya dalam keterangan pers yang diterima detikKalimantan, Selasa (2/12/2025).
Di luar, beredar informasi mengenai rencana renovasi rumah dinas maupun pribadi Bupati Mempawah senilai Rp22 miliar. Istri Gubernur Kalbar Ria Norsan itu kembali menegaskan, bahwa pembangunan yang dimaksud bukan renovasi rumah kediaman pribadi, melainkan pembangunan pendopo atau Aula Pertemuan Bupati Mempawah. Pun, pendopo ini nantinya akan difungsikan sebagai ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat dan berbagai organisasi.
"Pendopo ini dirancang sebagai ruang publik yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari pertemuan, pelatihan, hingga acara budaya. Jadi bisa kita sebut sebagai pendopo masyarakat Mempawah," ujarnya.
Simak Video "Video: Polri Ungkap Rumitnya Penyelidikan Kasus Korupsi PLTU Mempawah"
(aau/aau)