Demo Tolak Pembangunan Pendopo Bupati Mempawah Rp 22 M Ricuh

Mempawah -

Massa menggelar aksi demonstrasi menolak pembangunan pendopo Bupati Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar) Erlina bernilai Rp 22 miliar. Aksi sempat ricuh hingga hampir terjadi baku hantam antara mahasiswa dengan petugas keamanan.

Aksi yang diikuti puluhan mahasiswa, pemuda, dan masyarakat itu dimulai dengan long march dari Masjid Agung Al Falah menuju Gedung DPRD Mempawah, Selasa (2/12/2025). Mereka membawa spanduk yang isinya menolak pembangunan pendopo Bupati Mempawah senilai Rp 22 miliar.

Setibanya di Gedung DPRD Mempawah, mereka berorasi menyampaikan aspirasi mengenai pembatalan anggaran pembangunan pendopo Bupati Mempawah. Kedatangan mereka sempat disambut beberapa unsur pimpinan DPRD Mempawah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami bukan anti pembangunan. Kami hanya anti diprioritaskan belakangan," kata salah satu peserta aksi.

Namun suasana sempat memanas ketika peserta aksi membakar ban. Karena menganggap berbahaya, aparat kepolisian berinisiatif memadamkan api demi keselamatan. Namun demikian, aksi tersebut memantik mahasiswa melawan sehingga terjadi saling dorong dengan aparat.

Situasi dapat dikendalikan dan akhirnya mahasiswa dipersilakan masuk untuk menyampaikan tuntutan di ruangan Aula Paripurna DPRD Mempawah.

"Kawan-kawan mahasiswa menyampaikan aspirasi dan masukan ke kami. Tentu ada tuntunan. Ini hal biasa, dalam demokrasi. Selama tidak ada anarkis. Mereka hanya meminta pembangunan pendopo tidak dilaksanakan. Saya sampaikan, APBD itu kan rencana kerja untuk tahun berikutnya. Tentu kita lihat sampai sejauh mana kemampuan keuangan kita," kata Wakil Ketua DPRD Mempawah, Darwis Harafat.

Perencanaan APBD untuk pembangunan pendopo sebesar Rp 22 miliar itu, kata Darwis, tidak dapat dibatalkan. Dibangun atau tidaknya pendopo tersebut, lanjut dia, akan dilihat dari kemampuan keuangan daerah.

"Saya pikir bupati dan eksekutif sangat paham hal itu. Karena kalau keuangan daerah tidak cukup, kan tidak akan terbangun (pendopo)," kata Darwis.

Darwis melanjutkan, sampai saat ini APBD Mempawah masih defisit kurang lebih Rp 70 miliar. Artinya, jika tidak ada penambahan pendapatan maka nanti ada dana Rp 70 miliar yang tidak bisa dilaksanakan atau digunakan.

"Ini untuk mana saja, tentu ini urusan eksekutif. Karena mereka yang melakukan program, kita hanya perencanaan dan pengawasan," katanya.