.webp)
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan menerima puluhan mahasiswa yang berdemonstrasi di gedung DPRD Kalbar, Pontianak. Dia menanggapi berbagai tuntutan dari mahasiswa.
Salah satunya adalah permintaan agar aparat bertindak lebih humanis. Di hadapan TNI dan Polri, Norsan pun langsung meminta aparat agar bertindak dengan humanis dalam pengamanan demo.
"Saya khawatir ini ada penyusup. Saya yakin mahasiswa tidak begitu. Mudahan aparat bisa menindak secara humanis supaya kejadian yang tidak diinginkan tidak terjadi di Kalbar. Karena saya lihat di daerah lain, ada mahasiswa sudah bubar. Tapi ada kelompok yang melempar bom molotov," kata Norsan dalam pertemuan, Rabu (3/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, dia menanggapi isu penting terkait kondisi Kalimantan Barat sekarang, di antaranya adalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang persentasenya dianggap kecil, serta sejumlah masalah pendidikan.
"DBH itu memang menjadi momok kita. Sebagai daerah penghasil, kita merasa pembagian DBH saat ini belum adil. Kita berharap daerah penghasil bisa mendapatkan alokasi sebesar 30 hingga 40 persen. Jika itu terwujud, PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita akan meningkat jauh," tegas Norsan.
Norsan juga menyatakan bahwa isu DBH dan pendidikan telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Terpadu (RPJMT) Kalbar, sehingga aspirasi mahasiswa dianggap sangat sinkron dengan arah kebijakan daerah.
"Lama sekolah kita baru sekitar 7 tahun. Artinya, masih ada 20 persen warga yang belum tamat SMA. Ke depan, kita akan fokus membuka akses pendidikan yang lebih luas, termasuk pendidikan vokasi, agar anak-anak Kalbar bisa melanjutkan sekolah hingga selesai SMA. Ini akan segera kita dorong ke pusat," tambahnya.
Menurut dia, mahasiswa yang datang kali ini dengan sopan dan santun. Dengan cara yang baik. Menyampaikan permasalahan dengan kajian secara ilmiah.
"Namun adik-adik, bahwa teori itu tidak sama dengan praktiknya. Teori bisa sehari dua hari, tapi praktik bisa bertahun-tahun. Di Indonesia ini hanya suara mahasiswa bisa merubah pemerintah. Kalau mahasiswa turun insya Allah akan ditanggapi. Cuma prosesnya saja," kata dia.
Pada intinya, kata Norsan, tuntutan yang disampaikan mahasiswa akan segera ditindak lanjuti ke pemerintah pusat dan instansi terkait. "Kami buatkan resume," tutupnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalbar, Aloysius memberikan apresiasi atas sikap kritis dan kajian akademis yang dibawa oleh mahasiswa dalam aksinya. Menurutnya, DPRD siap menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi ke tingkat nasional.
"Apa yang disampaikan mahasiswa adalah kajian ilmiah yang luar biasa. Ini akan kami kawal dan teruskan. Jika menyangkut undang-undang, tentu akan disampaikan ke DPR RI. Jika berkaitan dengan aparat, akan diteruskan ke Kapolri dan Kapolda," ujar Aloysius.
Ia juga mendukung permintaan mahasiswa agar DPRD melibatkan unsur mahasiswa dan pemuda dalam proses kebijakan.
"Kami terbuka untuk melibatkan OKP, BEM, dan organisasi mahasiswa dalam rapat dengar pendapat. Ini bentuk partisipasi demokrasi yang sehat," tandasnya.
(bai/bai)
