Wakil Bupati Nunukan Hermanus mendorong penyusunan Master Plan pembangunan berbasis karakteristik wilayah perbatasan untuk menarik perhatian pemerintah pusat. Master plan ini, atau yang disebutnya sebagai "Kamus Perbatasan," dinilai penting karena akan memetakan potensi, permasalahan, dan tantangan di setiap wilayah Nunukan.
"Setiap wilayah punya karakter berbeda, seperti Pulau Nunukan, Sebatik, Krayan, dan Kabudaya. Perencanaan pembangunan harus sesuai potensi dan geopolitik masing-masing," ujar Hermanus, Sabtu (26/4/2025).
Menurutnya, master plan ini harus berisi data program yang jelas dan langsung dapat diajukan ke pusat, tanpa perlu penjelasan deskriptif berlebihan.
"Kita harus punya data konkret, by name by address, untuk diusulkan ke pemerintah pusat," tambahnya.
Hermanus menyebutkan, sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) akan berperan penting dalam menyusun Kamus Program Pembangunan Kawasan Perbatasan, yaitu Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU-PR, Dinas PERKIM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Program pembangunan akan dibagi berdasarkan empat kawasan perbatasan, Pulau Kota Nunukan, Pulau Kota Sebatik, Kabudaya, dan Krayan.
"Setiap kawasan harus punya kamus program sesuai kebutuhan dan tantangannya," jelasnya.
Dengan Master Plan ini, Hermanus optimistis Nunukan dapat membangun platform pembangunan berkelanjutan dan inovatif berbasis potensi lokal. Ia juga menegaskan bahwa isu perbatasan harus terus digaungkan agar Nunukan menjadi prioritas dalam program strategis nasional.
"Ini bukan hal baru. Pak Paridil Murad, Wabup periode 2016-2020, juga pernah sampaikan soal ini. Setelah 25 tahun, kita harus berhenti menyamaratakan kebutuhan tiap wilayah," tutupnya.
Simak Video "Video: Perang Dimulai! Thailand Tutup Semua Perbatasan dengan Kamboja"
(des/des)