.webp)
Ketua Komisi III DPRD Nunukan Ryan Antoni menegaskan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) bisa menjadi solusi pamungkas bagi masyarakat dataran tinggi Krayan jika hak-hak mereka terus diabaikan pemerintah.
Wilayah perbatasan yang kerap disebut sebagai "beranda NKRI" ini menurutnya masih jauh dari perhatian serius meski jargon tersebut sering digaungkan.
"DOB adalah salah satu solusi ketika kondisi di lima kecamatan di dataran tinggi Krayan kurang diperhatikan. Satu sisi kami menyadari DOB bukan solusi mutlak, tapi jika pemerintah tak komitmen membenahi wilayah perbatasan, khususnya Krayan, maka satu-satunya jalan adalah pemerintah pusat menarik moratorium DOB dan menjadikan Krayan sebagai daerah otonom," ujar Ryan kepada detikKalimantan, Senin (7/4/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ryan menilai, pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam mewujudkan perhatian nyata terhadap Krayan. Ia mempertanyakan konsistensi pemerintah yang kerap mengangkat isu perbatasan sebagai wajah NKRI, tetapi implementasinya tak sejalan.
"Ketika pemerintah tidak konsisten dengan jargonnya sendiri, DOB jadi solusi. Meski mungkin perkembangannya lambat, tapi lebih baik ketimbang menunggu janji manis pemerintah pusat," tambahnya.
Menurut Ryan, wacana DOB bukan hal baru. Namun, keinginan ini terbentur moratorium pemekaran daerah yang masih diberlakukan pemerintah pusat.
"Sebenarnya DOB sudah menjadi aspirasi yang digaungkan masyarakat Krayan sejak beberapa tahun lalu. Terkendala moratorium, tapi jika hak masyarakat tak dipenuhi, ini bisa jadi senjata pamungkas," katanya.
Ryan menekankan bahwa fokusnya adalah mendorong solusi, bukan sekadar melempar tenggat. Sebagai anggota DPRD Nunukan, Ryan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Krayan.
"Saya akan terus mengupayakan agar pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat serius menangani masalah di perbatasan, khususnya Krayan. Tentu upaya saya sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan anggota DPRD Nunukan," paparnya.
Ia menyoroti bahwa perhatian terhadap Krayan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga hak dasar masyarakat yang selama ini terabaikan.
"Jika Krayan jadi DOB, mungkin akan merangkak naik perlahan, tapi itu lebih baik daripada stagnasi akibat ketidakseriusan pemerintah," pungkas Ryan.
(des/des)
