Pandangan Muhammadiyah di Kasus Rocky Gerung hingga Arah Politik di 2024

Pernyataan kontroversial yang disampaikan akademisi Rocky Gerung memantik reaksi dari berbagai kalangan. Ada yang pro dan juga akan yang kontra terhadap pernyataan yang dinilai menghina Presiden Jokowi. Bahkan, sejumlah orang melaporkan Rocky Gerung ke polisi.

Terkait hal itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah turut memberikan pandangannya sendiri.

"Ya kan pak Rocky Gerung sendiri menempatkan pada dua perspektif kan, dia siap dalam perspektif hukum untuk menjalani. Tapi juga dia ingin menjelaskan dalam perspektif kritik sebagai sebuah kegiatan intelektual," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir di kampus UMY, Kasihan, Bantul, Minggu (6/8/2023).

Haedar berpendapat, semua orang bisa melakukan hal sama seperti Rocky. Dia mencontohkan soal kasus Panji Gumilang, di mana kasus masuk dalam ranah hukum dan ranah pemikiran.

Maka dari itu, Haedar menilai pentingnya melakukan dialog dalam menyelesaikan masalah. Di samping itu, Haedar meminta kasus Rocky menjadi kesempatan bagi semua pihak untuk introspeksi.

"Saya pikir kita berbangsa bernegara itu harus terus saling berdialog. Nah, lebih dari itu, berbagai kasus yang terjadi di Indonesia ini harus menjadi introspeksi untuk semuanya," ucapnya.

"Apakah kita berbangsa bernegara mengelola negara sudah sesuai konstitusi, cita-cita kenegaraan, kebangsaan para pendiri bangsa dan kemaslahatan rakyat yang terbesar. Karena kan politik berbangsa bernegara itu kompleks," lanjut Haedar.

Tidak hanya itu, Haedar juga meminta kepada pada elite agar semakin bijaksana, cerdas, menunjukkan jiwa kenegarawanan dan menempatkan kepentingan bangsa, negara dan persatuan di atas segalanya. Pasalnya, Indonesia sudah merdeka lebih dari setengah abad dan tahun ini memasuki 78 tahun kemerdekaannya.

"Saya pikir, oke, dalam dinamika bangsa ada polemik, ada perbedaan, ada dinamika. Tetapi kita harus semakin dewasa setelah kita tahun ini 78 tahun merdeka," katanya.

Pandangan Politik Muhammadiyah di 2024

Haedar menjadi pembicara dalam dialog ideologi, politik dan organisasi (ideopolitor) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Dalam kesempatan itu Haedar mengungkapkan pandangan politik Muhammadiyah jelang Pemilu 2024.

Haedar mengungkapkan, bahwa Muhammadiyah memandang politik dalam dua ranah, yakni politik praktis, politik perjuangan kekuasaan yang dilakukan partai politik (parpol). Politik tersebut, kata Haedar, adalah bagaimana meraih kekuasaan, menjadikan kekuasaan untuk memajukan bangsa dan negara.

"Selanjutnya ada ranah politik kebangsaan lewat pembinaan masyarakat. Nah, Muhammadiyah sejak berdirinya memang punya garis kita tidak masuk ke politik praktis tapi politik kebangsaan," katanya kepada wartawan.

Oleh sebab itu, menghadapi Pemilu 2024 Muhammadiyah tidak menjadi partisan politik. Akan tetapi, Muhammadiyah mendorong kader-kadernya untuk terlibat dalam berbagai ranah, salah satunya parpol.

"Tapi kita mendorong kader-kader Muhammadiyah untuk terlibat sesuai dengan fungsi dan peran dalam berbagai ranah kehidupan termasuk dalam di parpol," lanjut Haedar.

Selengkapnya baca di halaman berikutnya....