Beasiswa Tak Jelas, Puluhan Mahasiwa Raja Ampat Mengadu ke ORI DIY

Puluhan mahasiswa asal Raja Ampat mengadu ke ORI Perwakilan DIY karena beasiswa tak jelas, Senin (11/12/2023). Foto: Jauh Hari Wawan S/detikJogja

Sleman -

Puluhan mahasiswa dari Raja Ampat mengadukan oknum di Dinas Pendidikan Raja Ampat dan salah satu alumni ke ORI Perwakilan DIY. Pengaduan dilakukan lantaran mereka hingga saat ini belum menerima beasiswa yang dijanjikan.

Sekjen Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua (Imapa) DIY Irto Mamoribo, mengatakan ada 28 orang yang dijanjikan beasiswa. Mereka sudah tiba di Jogja sejak September lalu dan saat ini hidup tanpa kepastian.

"Iya dua oknum yang kami laporkan ke ORI, dinas pendidikan sama alumni," kata Irto saat ditemui di ORI DIY, Senin (11/12/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menjelaskan, awal masalah bermula saat Pemda Raja Ampat menawarkan program beasiswa melalui Dinas Pendidikan. Dijelaskan ada beberapa program beasiswa.

"Dinas menawarkan ke adik-adik mahasiswa bahwasanya ini adalah program KIP, itu yang pertama, kemudian program kontrak kerjasama, terus kemudian program wakil bupati," jelasnya.

Namun, yang kemudian menjadi masalah pemda kemudian memungut biaya kepada masing-masing mahasiswa sebesar Rp 5 juta. Uang tersebut dibayarkan sekali sampai mereka wisuda.

"Kemudian yang jadi masalah Pemda ini kemudian memungut kepada setiap mahasiswa ini sebesar Rp 5 juta yang katanya akan digunakan untuk administrasi awal di kampus," jelasnya.

"Ini jadi timbul pertanyaan program model apa gitu, kok mahasiswa diminta Rp 5 juta padahal latar belakang orang tua mereka rata-rata di kampung dari nelayan semua, masa sekelas dinas pendidikan minta sama masyarakat," imbuhnya.

Akan tetapi, setelah sampai di Jogja, program beasiswa itu masih sebatas wacana.

"Sampai dengan hari ini ternyata ketika kami konfirmasi ke universitas bahwasanya sejauh ini belum ada kontrak kerjasama antara pemda dan pihak universitas baru sebatas wacana. Sedangkan anak-anak sudah dikirim ke sini," ujarnya.

"Jadi mereka ini tidak tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Status beasiswa mereka ini belum jelas," sambungnya.

Oleh karena itu, mereka mendesak pemda untuk segera menandatangani MoU agar ada kejelasan bagi para mahasiswa yang sebelumnya telah mendaftar program beasiswa.

"Kita desak pemda segera melakukan MoU antara pemda dan juga kampus. Dan mau tidak mau pemda harus bertanggung jawab terhadap situasi dan kondisi teman-teman di sini. Karena pemda lah yang awal menawarkan program ini," tegasnya.

Salah seorang mahasiswa asal Kabupaten Raja Ampat, M (20) bercerita harus menahan lapar karena beasiswa yang dijanjikan Pemkab Raja Ampat tak ada kejelasan.

"Uang kos uang makan itu semua ditanggung orang tua. Kemarin ada teman-teman yang belum sempat bayar kos mengingat orang tua latar belakangnya cuma nelayan," ujar M.

M pun mengaku sering menahan lapar. Dia juga bilang ada temannya yang masih menunggak kos karena beasiswa yang dijanjikan tak kunjung terealisasi.

"Kadang nahan lapar. Ada yang nunggak kos 2 bulan," katanya.

Sementara itu, Kepala ORI Perwakila DIY Budi Masturi mengatakan akan menelusuri permasalahan ini.

"Proses untuk mendapatkan beasiswa sampai sekarang belum mendapatkan realisasi justru kemudian mereka diminta uang Rp 5 juta, ternyata ada satu orang yang Rp 8 juta, hanya untuk diberi akses untuk mendaftar secara online program beasiswa KIP," ujar Budi.

ORI DIY, lanjut Budi, kemungkinan juga akan mengumpulkan informasi dari kampus untuk selanjutnya dilimpahkan ke ORI Papua Barat.

"Nah ini saya kira memang harus ditelusuri. Kita harus mengumpulkan data penjelasan sebelum kita meneruskan ke ORI Perwakilan Papua Barat," pungkasnya.