Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperkuat alokasi anggaran guna peningkatan kapasitas penanggulangan bencana. Salah satu fokus yang dinilai perlu diprioritaskan adalah memperkuat pelatihan dan simulasi penanganan bencana yang berbasis di kelurahan dan kalurahan.
Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers yang menyoroti pentingnya optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mitigasi dan penanggulangan bencana.
"DIY memiliki keindahan alam dan budaya, namun di sisi lain wilayah ini juga menyimpan berbagai potensi ancaman bencana yang nyata. Di antaranya adalah Gunung Merapi yang saat ini statusnya siaga (level III), potensi megatrust di Pantai Selatan, ancaman potensi gempa, serta berbagai ancaman akibat hidrometeorologi. DIY punya Gunung Merapi hingga Sesar Opak. Pemda punya kewajiban tumbuhkan ketangguhan masyarakat melalui pelatihan, simulasi dan dukungan peralatan yang memadai," kata Eko Suwanto dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2026).
Ia mengingatkan bahwa wilayah DIY tidak terlalu luas, tetapi memiliki berbagai potensi bencana. Ancaman tersebut meliputi aktivitas Gunung Merapi yang pernah mengalami erupsi besar pada 2010, gempa bumi pada 2006, serta potensi megathrust di kawasan Pantai Selatan.
Berdasarkan kajiannya terhadap rancangan anggaran penanggulangan bencana DIY tahun 2027, total anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp18,3 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp15,2 miliar, program penanggulangan bencana Rp2 miliar, program pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta non-kebakaran Rp405,5 juta, dan program penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan Rp690 juta.
Namun, Eko menilai sejumlah alokasi masih perlu diperkuat agar mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang tangguh menghadapi bencana. Salah satunya adalah program penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana yang pada 2027 ditargetkan mencakup 25 keluarga dengan alokasi anggaran Rp690.909.000.
Selain itu, program penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana ditargetkan menjangkau 500 orang dengan alokasi anggaran Rp537.810.150.
Melihat kondisi tersebut, Komisi A DPRD DIY menyampaikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis kepada Pemda DIY.
"Pertama, anggaran penanggulangan bencana harus ditingkatkan dengan memprioritaskan dukungan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana yang berbasis di kelurahan dan kalurahan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena memudahkan koordinasi langsung dengan lurah, pamong, destana/tantana, KSP, Satlinmas, serta elemen masyarakat dan media," katanya.
Simulasi ini juga perlu melibatkan jurnalis agar aspek liputan dan logistik penanganan bencana dapat teredukasi dengan baik.
Kedua, Eko Suwanto menegaskan pentingnya penegakan peraturan daerah (perda) tata ruang untuk meminimalkan risiko bencana. Pelanggaran tata ruang seperti pembangunan hotel di pinggir pantai atau berkurangnya kawasan resapan akibat alih fungsi lahan menjadi bangunan harus ditindak tegas guna mencegah ancaman seperti abrasi, banjir, maupun krisis oksigen akibat hilangnya vegetasi.
Ketiga, Pemda DIY diminta untuk melibatkan perguruan tinggi dalam konsolidasi edukasi penanggulangan bencana, misalnya melalui integrasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik kebencanaan. Selain itu, sektor swasta dan dunia usaha di Yogyakarta juga harus didorong untuk memastikan tempat-tempat usaha mereka memiliki standar ketangguhan dalam menghadapi bencana.
Keempat, aspek keselamatan relawan dan jurnalis yang meliput di zona rawan bencana (seperti kelengkapan safety helmet dan pakaian standar mitigasi) juga harus diperhatikan dan difasilitasi dalam skema dukungan peralatan penanggulangan bencana.
"Langkah-langkah preventif ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemda DIY demi mewujudkan masyarakat dan kawasan yang siaga, tangguh, serta siap menghadapi segala risiko bencana di masa depan," pungkasnya.
(akd/ega)