Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Eko Suwanto, mengapresiasi program pembekalan untuk ratusan ASN Pemda DIY yang bakal pensiun pada 2025. Dia menyebut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY telah serius meningkatkan kompetensi ASN, termasuk yang memasuki masa pensiun.
Eko Suwanto berterima kasih dan mengapresiasi para ASN yang telah mengabdi di Pemda DIY dalam melayani masyarakat sesuai tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi), serta tanggung jawab.
"Matur nuwun atas pengabdian bapak dan ibu ASN yang bekerja mengabdi melayani masyarakat. Semoga hingga akhir masa pensiun, bisa selamat, selalu sehat dan bahagia," kata Eko Suwanto dalam keterangan tertulis yang diterima detikJogja, Senin (15/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eko Suwanto juga mengapresiasi program pembekalan bagi ASN yang masuk masa pensiun. Hal ini disampaikan Eko Suwanto saat berbicara untuk pembekalan bagi ASN Pemda DIY yang telah masuk Masa Persiapan Pensiun (MPP) di kantor BKD DIY.
Menurut data BKD DIY, terdapat 598 ASN yang bakal pensiun pada tahun ini. Sementara itu terdapat 517 ASN yang masuk masa pensiun pada 2026.
Eko Suwanto menyebutkan,BKD DIY telah serius memberikan pembekalan bagi ASN yang bakal pensiun dengan materi Keistimewaan DIY, Pancasila, wawasan kebangsaan, dan keterampilan.
Selain itu, Eko Suwanto menilai BKD DIY juga serius untuk meningkatkan kompetensi pegawai, baik yang masuk masa rekruitmen hingga menjelang pensiun. Calon ASN juga mendapatkan pelatihan dasar (latsar) saat pertimbangan teknis pengajuan NIK sebagai langkah peningkatan kompetensi pegawai.
"Guna tingkatkan kompetensi, ada alokasi anggaran pendidikan dan beasiswa untuk pegawai DIY. Tahun ini master ada 15, doktor ada 3, lalu tahun tahun depan 20 master, dan doktoral ada 3. Harapannya ada integritas, kompetensi ASN DIY lebih berkualitas dan punya kerja sama bagus," papar Eko Suwanto.
Eko Suwanto juga menyebut menjadi ASN di DIY dinilai enak. Meski begitu, Eko Suwanto mendorong birokrasi yang bersih dan mengutamakan pelayanan publik.
"Jadi ASN DIY itu enaknya stabilitas politik tinggi dengan penetapan gubernur dan wakil gubernur, tidak ada beban birokrasi. Kepala dinas tidak repot bantu. Birokrasi bekerja berkesinambungan," ungkapnya.
"Hanya memang kita catat beberapa kali KPK masuk Yogyakarta. Ada kasus Mandala Krida, misal. Ini harus jadi refleksi, wujudkan birokrasi bersih, birokrasi yang mengutamakan pelayanan publik," pungkasnya.
(ams/aku)
Komentar Terbanyak
Siasat Anggun Sopir Bank Pencuri Rp 10 M Hilangkan Jejak Selama Buron
Tari Incling Khas Kulon Progo, Konon Jadi Alat Pergerakan Lawan Kolonialisme
Penjelasan Menkeu Purbaya soal Postingan Anaknya 'Lengserkan Agen CIA'