Eko Suwanto Dorong Pemda DIY Gandeng Swasta Bangun Daerah

Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Suwanto mendorong potensi swasta membantu pembangunan daerah. Hal itu dianggap perlu di tengah kebijakan pemotongan anggaran pemerintah.

Hal itu sempat diungkapkan anggota Fraksi PDI Perjuangan itu dalam dialog Srawung DPRD DIY dengan topik politik dan kerakyatan bersama SKH Kedaulatan Rakyat, Sabtu (19/7) lalu. Dia menyebut Pemda DIY perlu mencari anggaran untuk menopang anggaran pembangunan daerah.

"Alhamdulillah, DPRD DIY baru saja menyelesaikan penetapan APBD Perubahan 2025. Sementara rancangan KUA PPAS 2026 segera dikonsultasikan ke Kemendagri mengingat hingga hari ini belum terbit pedoman penyusunan APBD Tahun 2026. Sesuai instruksi Presiden RI, anggaran 2025, kita tahu ada pemotongan dana keistimewaan sebanyak Rp 200 M danais. Juga ada pemotongan dana lainnya lebih dari Rp 65 M. Pemda DIY tentu perlu cari anggaran dari swasta untuk menopang anggaran pembangunan daerah yang ditugaskan pusat seperti makan bergizi gratis, lalu tanggung jawab realisasikan sekolah rakyat yang butuh lahan 5 hektare," kata Eko dalam keterangannya, Senin (21/7/2025).

Ia menyebutkan partisipasi masyarakat di pembangunan daerah porsinya masih kecil dan potensi swasta perlu terus didorong. Diskusi bersama Pemda diperlukan agar bisa menopang anggaran yang ditugaskan oleh pusat. Menurutnya pemotongan berdampak signifikan, melatih Pemda cari sumber lain kala dana dipotong.

"Kita ingatkan ada tanggung jawab negara yang diamanatkan konstitusi. Fakir miskin anak terlantar dipelihara negara, lansia DIY perlu diberi bantuan, data 10,4 persen angka kemiskinan. Saran, Bappeda silakan susun big data mikro, cacah jiwa atau sensus, hasilnya bisa jadi kebijakan pemerintah daerah guna intervensi atasi kemiskinan yang terjadi," ujar alumni Magister Ekonomi Pembangunan UGM itu.

Eko menjelaskan, praktik kepemimpinan Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo bisa dijadikan acuan atau role model di mana partisipasi masyarakat bisa membangun rumah warga yang tidak layak huni dijalankan dengan gotong royong tanpa APBD.

Program itu sempat dipaparkan Hasto di dalam Seminar Praktek Pancasila dan Konstitusi Dalam Pembangunan Daerah di UC UGM yang menghadirkan Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang pemerintahan dan otonomi daerah, Arie Sudjito, sosiolog dan Wakil Rektor UGM, juga Seno Bagaskoro, politisi muda PDI Perjuangan.

"Saat ada pemotongan anggaran, alokasi anggaran terbatas dengan gandeng Baznas dan CSR tetap bisa jalankan bedah rumah tidak pakai APBD, ini jadi role model, ketika duit terbatas program bantu rakyat tak berhenti," kata Eko Suwanto.

Eko mencontohkan, pilihan alokasi anggaran mobil dinas Walikota Yogyakarta dialihkan jadi gerobak pengangkut sampah, hingga realisasi pelayanan kesehatan gratis. Pemerintah DIY bisa bekerja sama dengan Baznas dan CSR.

"Program dan kegiatan bisa berjalan, saat ada partisipasi masyarakat. Bagaimana juga BUMN, perusahaan nasional bisa berperan serta dalam pembangunan daerah. Ini senafas dengan implementasi ideologi Pancasila dan konstitusi," tegas Eko.