Melihat Stoomwals Jadul di Bantul, Diimpor Hindia Belanda Tahun 1890-an

Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul memiliki stoomwals atau alat berat untuk memadatkan tanah atau aspal yang dipajang di atas plang DPUPKP. Stoomwals itu ternyata didatangkan dari Inggris saat pemerintahan Hindia Belanda ke Bantul, bahkan saat ini sudah menjadi Cagar Budaya.

Pantauan detikJogja, tampak stoomwals berwarna hitam kombinasi kuning berada di atas plang DPUPKP Bantul. Melihat lebih dekat, stoomwals itu berbeda dengan kebanyakan stoomwals saat ini yang berukuran lebih besar.

Terlebih, stoomwals itu memiliki tiga roda yang terdiri dari dua roda belakang dan satu roda depan berbentuk tabung. Selain itu, terdapat tulisan RUHAAK pada stoomwals tersebut.

Kepala Seksi Warisan Budaya Benda Dinas Kebudayaan (Disbud) Kabupaten Bantul, Elfi Wachid Nur Rahman, menjelaskan bahwa stoomwals adalah kendaraan berat yang berfungsi untuk memadatkan, meratakan dan menghaluskan jalan. Sedangkan stoomwals di depan DPUPKP dibuat oleh perusahaan mesin Marshall Sons & Co.Ltd, Gainsborough, Lincolnshire, Inggris.

"Stoomwals itu sebagai salah satu peninggalan sejarah bagi pengerasan jalan di Kabupaten Bantul dan stoomwals di Kantor PU itu buatan Inggris," katanya kepada detikJogja, Senin (6/10/2025).

Secara rinci, Elfi menyebut, stoomwals di depan Kantor DPUPKP terdiri atas roda, kabin, body, ketel uap, dan atap. Sedangkan roda depan terdiri dari dua buah roda besi yang disatukan, masing-masing roda berdiameter 86 Cm, lebar masing-masing roda depan 61 Cm, tebal plat roda depan adalah 2,5 Cm.

Roda belakang berjumlah dua buah, masing-masing roda belakang memiliki diameter 132 Cm, lebar masing-masing roda belakang adalah 38 Cm, tebal plat roda belakang adalah 3 Cm. Bagian kabin, body, dan ketel uap terbuat dari besi.

"Untuk tempat duduk untuk pengemudi terbuat dari kayu, begitu pula dengan kerangka atap dan tiang atapnya," ujarnya.

Terkait bagaimana cerita stoomwals itu bisa berada di depan Kantor DPUPKP Bantul, Elfi mengungkapkan, bahwa awalnya Maatschappij T.V.D.Z Ruhaak & Co yang berdiri tahun 1898 mengimpor stoomwals tersebut. Namun, untuk alasan impor stoomwals itu masih menjadi belum diketahui hingga saat ini.

"Jadi kalau stoomwals itu diproduksinya tahun 1870 dan diimpor oleh perusahaan peralatan terbesar di Hindia Belanda tahun 1898. Kalau alasan didatangkan ke Bantul belum ada data empiriknya," ucapnya.

Elfi juga menceritakan, bahwa dahulunya stoomwals itu berada di Kantor DPUPKP Jalan Jenderal Sudirman. Selanjutnya, Kantor DPUPKP pun berpindah dan stoomwals itu ikut dibawa ke Kantor baru di Palbapang, Bantul.

"Awalnya stoomwals itu berada di PU terus, awalnya Kantor PU di Jalan Jenderal Sudirman dan saat pindahan kantor di Palbapang stoomwals masih bisa dijalankan," katanya.

Menurutnya, ada hal unik dalam memindahkan stoomwals tersebut. Mengingat saat itu petugas harus menyalakan mesin sekitar empat jam sebelum dipakai.

"Jadi stoomwals itu kalau mau dipakai jam 9 pagi habis subuh sudah dilakukan pemanasan mesin, karena itu kan tenaga uap," ujarnya.

Terkait apakah stoomwals itu bukti sudah adanya kegiatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan di Bumi Projotamansari, Elfi membenarkannya. Namun, menurutnya saat itu fungsi stoomwals lebih untuk pengerasan jalan di Bantul.

"Fungsi stoomwals sendiri ada dua, pertama untuk perataan pengerasan jalan dan pengaspalan. Karena dulu kan masih tanah jadi harus pengerasan terlebih dahulu," ucapnya.

Elfi juga menambahkan, stoomwals seperti di depan Kantor DPUPKP merupakan satu-satunya di Bantul. Pasalnya stoomwals sejenis itu hanya ditemukan di Jawa Tengah.

"Sebetulnya di Bantul hanya satu itu, dan yang lainnya malah ada di Jawa Tengah. Selain itu kebetulan nuwun sewu yang posisinya terlindungi dan ada ceritanya ada di Bantul," ujarnya.

Karena sarat akan sejarah, Elfi menyebut jika stoomwals itu akhirnya menjadi Cagar Budaya. Adapun penetapan stoomwals menjadi cagar budaya itu terjadi tahun 2017.

"Stoomwals di depan Kantor PU Bantul itu benda Cagar Budaya dan ditetapkan lewat SK (Surat Keputusan) Bupati nomor 416 tahun 2017, tepatnya bulan Desember," katanya.