Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Purbaya: Ada Betulnya Juga Sedikit

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh sebagai investasi sosial. Pernyataan Jokowi tersebut mendapatkan respons dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dilansir detikFinance pada Rabu (29/10/2025), Purbaya sependapat Whoosh bukan hanya proyek untuk mendapat keuntungan, tetapi juga menjadi investasi sosial. Dia menilai Whoosh merupakan bagian dari misi untuk mengembangkan daerah.

"Ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga kan," ujar Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Meski begitu, Purbaya menilai kawasan di sekitar jalur proyek kereta cepat pertama di ASEAN tersebut belum dikembangkan dengan optimal. Dia mengatakan pengembangan tersebut penting guna menunjang tumbuhnya ekonomi daerah.

"Tapi yang regionalnya belum dikembangkan mungkin, di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu harus dikembangkan ke depan, jadi ada betulnya," ujarnya.

Minta Danantara Bayar Utang Kereta Cepat

Selanjutnya, Purbaya menegaskan tidak bakal menggunakan APBN dalam pembayaran utang proyek Whoosh. Dia mengatakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang membayar utang tersebut bakal membuat risiko fiskal negara menurun.

"Sekarang nggak ada (risiko fiskal), kan Danantara yang bayar (utang) harusnya," ujar Purbaya.

Purbaya juga tidak terlibat dalam negosiasi antara Indonesia dan China soal pelunasan utang Whoosh.

Sebab itu, kemungkinan Kementerian Keuangan tidak bakal terlibat dalam pelunasan utang tersebut. Masalah tersebut pun diharapkan bisa diselesaikan secara business to business (BtB), antara para pihak yang terlibat.

Pernyataan Jokowi soal Kereta Cepat

Sementara itu, Jokowi menyebut proyek Whoosh adalah bagain dari investasi lantaran kerugian akibat kemacetan parah di Jabodetabek hingga Bandung. Dia menyebut permasalahan tersebut berlangsung sejak 40 tahun lalu.

"Termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan kalau di Jakarta saja kira-kira Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan perlu adanya transportasi guna mengurangi kerugian tersebut. Dia pun mengatakan penilaian soal transportasi umum tidak hanya dari sisi laba, tetapi juga keuntungan sosial, seperti pengurangan emisi karbon.

"Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum, itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment, misalnya, pengurangan emisi karbon," ujar dia.

"Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi itu adalah investasi, bukan kerugian," sambungnya.

Video Whoosh Terus Ngebut, Solusi Utang Masih Dikebut

Video Whoosh Terus Ngebut, Solusi Utang Masih Dikebut