Banyak Pekerja Kontrak Berhenti Kerja Imbas Efisiensi, Istana Bilang Bukan PHK

Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, angkat bicara soal kabar yang beredar tentang ancaman munculnya gelombang PHK buntut dari kebijakan efisiensi APBN 2025. Kabar itu beredar karena mengancam para pekerja kontrak non PNS yang berada di kementerian dan lembaga.

Hasan menyebut langkah kementerian dan lembaga bukan bentuk PHK massal. Menurutnya, pekerja kontrak jika masa kontraknya habis dan tidak diperpanjang merupakan hak dari kementerian dan lembaga.

Hasan menegaskan tak ada arahan ke kementerian dan lembaga untuk melakukan PHK ke pekerja kontrak setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto nomor 1 tahun 2025.

"Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan, karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya. Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada," tegas Hasan Nasbi dalam keterangannya, dilansir detikFinance, Kamis (13/2/2025).

Dia juga meluruskan kabar terkait efisiensi di kantor pemerintahan mengganggu layanan ke publik.

"Beberapa institusi ada salah menafsirkan Inpres. Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tapi mereka mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir," sebutnya.

Hasan menerangkan Presiden Prabowo memperhatikan hingga hal-hal terkecil saat memutuskan suatu kebijakan. Termasuk kebijakan yang menjadi dasar efisiensi APBN 2025.

"Istilahnya itu God is in the details, dari memperhatikan hal-hal kecil, dapat dihasilkan sesuatu yang besar. Presiden memeriksa secara detail satuan-satuan belanja dalam APBN, bahkan sambil bercanda bilang beliau memeriksanya sampai satuan sembilan. Jadi sangat detail dan kemudian ditemukan lemak-lemak belanja dalam APBN kita," kata Hasan.

Di menerangkan hasil penyisiran anggaran menunjukkan cukup banyak belanja barang dan modal yang tidak substansial. Belanja-belanja itu pun dinilai jika ditiadakan tidak masalah, misalnya seperti pembelian ATK, kegiatan seremonial, kajian dan analisis, perjalanan dinas, dan beberapa pengeluaran lainnya.

"Clear pesan Presiden, bahwa yang diefisienkan yang tidak punya impact yang besar terhadap masyarakat," tegas Hasan.

Video PCO: Memang Terjadi PHK, Tapi Lapangan Kerja Baru Lebih Banyak

Video PCO: Memang Terjadi PHK, Tapi Lapangan Kerja Baru Lebih Banyak