Sambut Pemilu 2024, Bisnis Percetakan di Sleman Mulai Banjir Orderan

Sambut Pemilu 2024, Bisnis Percetakan di Sleman Mulai Banjir Orderan

Mahendra Lavidavayastama, Jihan Nisrina Khairani - detikJogja
Selasa, 31 Okt 2023 18:01 WIB
Baliho-baliho politisi menjamur di Gedongkuning jelang Pemilu 2024, Selasa (31/10/2023)
Baliho-baliho politisi menjamur di Gedongkuning, Jogja, jelang Pemilu 2024, Selasa (31/10/2023). Foto: Mahendra Lavidavayastama/detikJogja
Sleman -

Banner dan baliho para caleg maupun politisi makin marak jelang Pemilu 2024. Momen Pemilu ini menjadi berkah bagi pengusaha digital printing yang memproduksi pesanan banner dan baliho untuk keperluan kampanye.

Salah satu usaha percetakan di Jogja yang kecipratan berkah kampanye yaitu Explora Digital Printing, yang menerima banyak pesanan spanduk dari berbagai partai politik. General Manager Explora Digital Printing, Ani menjelaskan pihaknya bahkan juga menerima orderan atribut kampanye dari luar kota.

"Kalau untuk partai politik sendiri kita udah nerima beberapa. Cuma memang belum terlalu banyak. Jadi ada beberapa yang udah kita terima order partai yang dari Jogja maupun yang dari luar, udah banyak yang masuk ke kita," kata Ani saat berbincang dengan detikJogja di tempat usahanya, Jalan Affandi, Gejayan, Sleman, Selasa (31/10/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mayoritas partai politik memesan banner, poster, stiker, hingga umbul-umbul. Meski masa kampanye masih akan dimulai akhir November 2023, sudah ada parpol yang melakukan pemesanan.

"Mulai masuknya itu dari Juni udah ada yang masuk. Mereka cetaknya banyak, tapi prosesnya itu sedikit-sedikit nyicil gitu. Kalau mulai banyaknya belum lama ini, September-Oktober ini," terang dia.

ADVERTISEMENT

Tidak banyak permintaan khusus dari para caleg maupun parpol. Mayoritas dari mereka lebih mengutamakan harga yang miring untuk mencetak alat-alat peraga kampanye.

"Kalau parpol kebanyakan cari yang harganya lebih murah. Jadi mereka nggak minta pakai bahan bagus atau bahan yang mahal, karena quantity untuk cetaknya banyak, jadi mereka cari yang semurah mungkin," jelas Ani.

Hal senada juga disampaikan HRD Manager Klick Document Solution, Rini. Dia menyebut pesanan alat peraga kampanye sudah mulai ada.

"Kemungkinan sudah (ada pesanan), rata-rata pihak ketiga, misalnya kandidat siapa yang maju itu nanti pihak ketiganya (yang pesan) bukan dari parpol," kata Rini saat dihubungi via telepon.

"Kalau (pesanan) sejauh ini masih belum (banyak), masih standar," ujarnya menambahkan.

Mayoritas pesanan dari partai ini sudah mulai ada sejak bulan September kemarin. Banner menjadi pesanan yang paling banyak diorder belakangan ini.

"Untuk pesanan-pesanan banner partai-partai itu sudah (ada) dari bulan lalu sebenarnya (September). Ke depannya sih ini trennya udah mulai naik, jadi kemungkinan (pesanan) bulan depan bisa lebih tinggi dari bulan ini, besok itu kemungkinan sudah naik," jelas dia.

Pesanan banner ini juga membawa kenaikan omzet untuk percetakan yang terletak di Jalan Affandi ini. Meskipun belum terlalu signifikan, dia mencatat sudah ada kenaikan omzet.

"Kalau khusus untuk produk kampanye ada (kenaikan omzet) tapi belum terlalu signifikan," ucapnya.

Rini memprediksi pesanan banner Pemilu 2024 bakal lebih banyak ketimbang Pemilu 2019.

"Kalau dibanding (Pemilu) 2019, sekarang agak sedikit lebih ramai, tapi belum bisa dipastikan (secara) signifikan atau nggak karena (proses Pemilu) masih panjang ya," ujar Rini.

Selengkapnya cerita caleg gagal bikin pembayaran orderan seret.

Sementara itu, percetakan Spektrum di Jalan Prof Herman Yohanes, Caturtunggal, Sleman, menyebut pesanan alat peraga pemilu lebih banyak di tahun 2019 lalu. Dia menduga hal ini karena adanya kebijakan pembatasan di percetakannya.

"Lebih banyak yang dulu mungkin (Pemilu 2019), karena pembatasannya baru sekarang," kata Supervisor Spektrum Graphic Studio, Petrus saat ditemui hari ini.

Petrus menerangkan pembatasan pesanan alat peraga kampanye ini dilakukan karena sempat ada caleg yang tak menyelesaikan pembayaran. Hal ini membuat pihaknya lebih selektif dalam melayani pesanan.

"Sekarang kan sama owner dibatasi. Intinya kalau ada pekerjaan pilkada, pilpres, dan semacamnya, pembayaran harus cash. Sekarang sudah banyak yang nggak ke sini, biasanya ke digital printing yang lebih kecil soalnya kalau modal DP tahu sendiri kan kebanyakan lari. Calonnya nggak jadi. Sekarang emang diperketat, harus cash bayar lunas dulu, baru kita kerjain. Kalau nggak, kita nggak terima. Itu untuk semua yang berbau pilpres dan semacamnya," terang Petrus.

Dia pun berharap agar peristiwa itu tak terulang lagi. Khususnya ketika para caleg memesan atribut kampanye dalam jumlah yang tidak sedikit.

"Yang penting jalan aman aja, semua kalau bisa ikut seneng. Orderan juga banyak terus muter, dana dari atas ke bawah bener-bener rata. Kalau dulu-dulu dijanjiin ordernya banyak tapi ketika calonnya nggak jadi bayare seret kan menyusahkan," tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh Mahendra Lavidavayastama dan Jihan Nisrina Khairani peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Halaman 2 dari 2
(ams/rih)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads