Wakil Ketua Komisi VI DPR Soroti TikTok: Seharusnya Tak Boleh Jualan

Kondisi Pasar Tradisional Modern Bengkulu semakin sepi ditinggal pembeli. Akibatnya banyak pedagang yang beralih jualan secara online. — Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD IZFALDI

Jogjakarta -

Pasar di sejumlah daerah sepi. Diduga hal itu dipicu maraknya e-commerce berbasis media sosial. Wakil Ketua Komisi VI DPR menyoroti TikTok.

"Seperti TikTok mereka seharusnya tidak boleh berjualan langsung karena mereka adalah vendor medsos yang bisa menguasai data pengguna medsos. Kalau mereka juga melakukan transaksi dagang langsung pasti mengancam pelaku usaha baik offline maupun online karena mereka dapat menelusuri perilaku konsumen secara detail," kata Wakil Ketua Komisi VI DPRD, Sarmuji, Sabtu (23/9/2023), dilansir detikNews.

Sarmuji menilai saat ini TikTok tak hanya digunakan sebagai media sosial sehari-hari, melainkan wadah berjualan. DPR membicarakan hal ini bersama UMKM dan koperasi. Hasilnya, DPR sepakat mengatur penjualan melalui media sosial.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini untuk melindungi UMKM kita dari predatory market melalui dunia digital," lanjutnya.

Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza menilai perlunya aturan berjualan di media sosial. Tujuannya, sesama pelaku usaha terlindungi. Juga agar tak ada yang dirugikan satu sama lain.

"Bagaimanapun juga itu adalah aktivitas bisnis yang memerlukan pengaturan supaya ada perlindungan kalau ada masalah di kemudian hari," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut kementerian terkait akan membuat aturan mengenai e-commerce berbasis media sosial. Jual beli di media sosial berdampak terhadap anjloknya pendapatan pedagang pasar.

"Ini baru disiapkan. Itu kan lintas kementerian dan ini memang baru difinalisasi di Kementerian Perdagangan," ujar Jokowi dalam keterangan yang diterima dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Sabtu (23/9/2023).

Artikel ini telah tayang di detikNews dengan judul Komisi VI DPR Tegaskan TikTok Tak Boleh Jualan: Mereka Kuasai Data Konsumen.