Pemda DIY mempertanyakan data pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil yang banyak mengalami perubahan hingga menuai protes masyarakat. Menurut Dinas Sosial (Dinsos) DIY, seringnya data soal status kemiskinan berubah sebagai sesuatu yang tidak elok.
"Saya itu dinamikanya juga nggak tahu kan, kita itu nggak tahu, BPS kenapa kok hampir setiap minggu desil berubah. Kayak gitu kan nggak elok gitu sebagai data," ujar Kepala Dinas Sosial DIY, Suyarno, saat dihubungi detikJogja, Jumat (21/8/2026).
Sebagai informasi, data pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui sistem ini, warga Indonesia dikelompokkan ke dalam 10 kategori/desil.
Setiap desil mencakup sekitar 10 persen populasi, dengan desil 1 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dan desil 10 sebagai kelompok tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Penentuan desil tidak hanya melihat jumlah pendapatan keluarga. Ada sejumlah indikator lain yang turut diperhitungkan, mulai dari kondisi tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan anggota keluarga, penggunaan listrik, hingga kepemilikan aset.
Suyarno menyebut perubahan data desil masyarakat yang terjadi belakangan ini lantaran banyaknya indikator yang digunakan, namun tidak sesuai dengan keadaan riil masyarakat saat ini.
Baca juga: Pemda DIY Layangkan Protes ke BPS soal Desil |
"Kewenangan penentuan desil ada di BPS Pusat ya. Sementara bicara desil, ini disinyalir, persepsi kami ya, bahwa ketika ada data tambahan yang masuk di DTSEN, misalnya data BKKBN gitu, itu yang dalam tanda kutip mungkin mengacaukan gitu ya," kata Suyarno.
"Karena ada yang terlempar desilnya naik, alasannya sumber datanya BKKBN. Ada yang mungkin yang dipadankan, ya itulah jadi data BKKBN itu gitu. Jadi nanti akan dipadankan dengan data DTSEN, 'oh bener, ternyata ini sesuai desilnya', begitu. Walaupun dalam tanda kutip desilnya luar biasa perubahanya kan gitu," imbuhnya.
Untuk mengurai masalah ini, Suyarno mengatakan, BPS dengan pemerintah daerah harus segera melakukan pemadanan data agar ditemukan data konkret mengenai kondisi rill masyarakat.
"Ya pastinya pemadanan data harus dilakukan. Karena begini, ketika dia desil 8, desil 7 gitu, tapi kondisi riil di lapangan kan mestinya nggak gitu. Karena ya rumahnya, ya pendapatannya, dan seterusnya itu ternyata memang tidak sesuai gitu. Nah hal itu yang mungkin menjadi perhatian," paparnya.
Di sisi lain, Suyarno mengimbau kepada masyarakat yang data desilnya tiba-tiba berubah untuk tidak perlu merasa panik. Sebab, masyarakat bisa melaporkan atau mengajukan perubahan.
"Iya, artinya jangan resah banget, artinya monggo itu menjadi bagian yang kita perlu cek gitu ya. Masing-masing bisa melakukan cek dengan (aplikasi) cek bansos, kita bisa download dari PlayStore, atau kita ke kantor kelurahan, ada petugas operator SIKS-NG, itu juga bisa untuk perbaikan desil gitu," jelasnya.
Banyak Masyarakat Protes
Diberitakan sebelumnya, Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengungkapkan banyak masyarakat yang protes lantaran berubahnya desil dari yang rendah menjadi tinggi. Menurutnya, hal ini membuat angka kemiskinan menjadi seolah menurun.
"Desil banyak yang protes itu, nah ini kemarin saya sudah protes juga ke bu Endang, kok bisa gitu. Apa kemudian dari sisi supaya terjadi pengurangan beban apa ya, jadi semuanya dinaikkan istilahnya," kata Made saat ditemui di kompleks kepatihan, Kota Jogja, Rabu (19/8/2026).
"Desil yang istilah kata yang menjadi tanggungan kita sekarang kan desil 1 sampai desil 5 lah ya dalam artinya di bawah garis kemiskinan. Kalau yang di 6 sampai 10 ini kan dianggapnya sudah bisa apa survive lah ya sudah bisa mandiri gitu ya," imbuh dia.
Made menyatakan sudah mencoba melakukan klarifikasi terkait masalah ini ke Plt Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih.
"Jadi ini yang kemarin saya meminta klarifikasi juga dengan Bu Endang Plt-nya BPS gitu. Ini kok seperti ini, kenapa, dasarnya seperti apa gitu. Belum, belum sempat ketemu," ujar dia.
(dil/ams)