Saran Pakar UGM soal Polemik Jogja Last Friday Ride

Jogja -

Pakar transportasi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengusulkan agar Pemkot Jogja menggandeng sejumlah komunitas sepeda untuk mengorganisir Jogja Last Friday Ride (JLFR). Diketahui, JLFR belakangan ini jadi polemik karena dinilai berdampak pada arus lalu lintas.

Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dr Ir Dewanti, mengatakan sepeda sejatinya moda transportasi yang ramah lingkungan dan sejalan dengan konsep low emission zone yang diterapkan di kawasan Malioboro.

"Kalau kita lihat sebenarnya yang namanya bersepeda itu baik, bagus dalam konteks pergerakan karena tidak polutif. Ini sebenarnya cocok untuk kawasan Malioboro yang dicanangkan sebagai low emission zone. Moda sepeda ini mendukung konsep tersebut," kata Dewanti saat dihubungi detikJogja, Senin (13/7/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, ketika pesepeda membeludak dalam waktu bersamaan, hal itu dapat menimbulkan beberapa persoalan. Dewanti menilai jumlah peserta JLFR yang mencapai ratusan hingga ribuan orang menjadi tantangan tersendiri. Menurut dia, kapasitas jalan di kawasan Malioboro tidak dirancang untuk menampung pergerakan pesepeda dalam jumlah besar secara bersamaan.

"Persoalannya ketika jumlahnya menjadi sangat besar. Ruang jalannya sudah banyak dipakai untuk rombongan pesepeda sehingga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas yang lain," ucapnya.

Dewanti menyebut kegiatan bersepeda dalam skala masif juga berpotensi menghambat akses menuju fasilitas umum. Salah satunya akses masyarakat menuju Stasiun Tugu maupun pergerakan kendaraan logistik dan kendaraan darurat seperti ambulans.

"Kalau ada masyarakat yang hendak menuju stasiun misalnya, bisa saja terhambat. Begitu juga kalau ada ambulans yang harus melintas. Meminggirkan ratusan atau ribuan pesepeda tentu tidak mudah dilakukan dengan cepat," jelasnya.

Saran Penjadwalan-Rute Berbeda

Mengenai Pemkot Jogja yang membatasi JLFR masuk ke kawasan Malioboro, Dewanti berpendapat, rencana itu perlu dimaknai sebagai upaya pengaturan, bukan pelarangan aktivitas bersepeda.

Ia pun mengusulkan agar JLFR dikelola lebih terstruktur melalui pengaturan waktu dan rute. Dengan demikian, peserta tidak memasuki kawasan Malioboro secara bersamaan.

"Apakah bisa grup-grupnya diatur dalam konteks waktu dan ruang. Jadi tidak semuanya masuk ke Malioboro di waktu yang sama. Mungkin ada penjadwalan, misalnya jam tertentu lewat jalur tertentu, atau bulan berikutnya menggunakan rute yang berbeda," kata dia.

Kerja Sama dengan Komunitas Sepeda

Di sisi lain, Dewanti mengakui persoalannya yaitu JLFR yang tidak memiliki organisasi atau penanggung jawab yang jelas. Kondisi itu dinilai menyulitkan pemerintah maupun aparat untuk berkoordinasi maupun mengambil langkah jika terjadi persoalan di lapangan.

"Kalau saya lihat, masalahnya tidak ada organisatornya. Jadi kalau mau ngomong ke siapa? Saya tidak bisa membayangkan Dishub atau polisi harus berkoordinasi dengan siapa. Misal terjadi kecelakaan atau gesekan dengan pengguna jalan, siapa yang harus bertanggung jawab," paparnya.

Dewanti berharap bisa terjalin kolaborasi antara pemerintah dengan komunitas sepeda agar penyelenggaraan JLFR lebih tertata.

"Mungkin Dinas Perhubungan bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas sepeda lokal. Jadi JLFR ini bisa lebih terorganisir, lebih tertata. Rutenya juga bisa dibuat bergantian, tidak harus selalu masuk ke Malioboro," ujarnya.

Ia menegaskan inisiatif JLFR pada dasarnya merupakan kampanye positif untuk mendorong masyarakat bersepeda. Namun, kegiatan tersebut tetap perlu dikelola agar manfaatnya tidak diiringi dampak negatif terhadap mobilitas masyarakat.

"Prinsipnya persoalan muncul karena jumlahnya yang banyak. Inisiasinya bagus untuk kampanye bersepeda. Kalau semakin banyak orang bersepeda setiap hari tentu lebih baik, tetapi kegiatan massalnya perlu diatur supaya tidak menimbulkan persoalan bagi pengguna jalan lainnya," jelasnya.

JLFR Dibatasi Masuk Malioboro

Diketahui JLFR atau kegiatan bersepeda tiap Jumat malam pada akhir bulan telah dibatasi masuk Malioboro. Pemkot Jogja menilai banyaknya pesepeda yang datang ke Malioboro membuat lalu lintas terganggu. Ketiadaan pemimpin dalam gelaran ini membuat Pemkot kesulitan untuk berkoordinasi.

"Harapan saya itu, dan saya sampaikan kepada komunitas sepeda yang kalau enggak salah hari Jumat, Minggu keempat ya, Minggu terakhir, kami berharap untuk bersepedanya terkoordinasi dengan baik dan tidak menyerbu di ruang-ruang publik yang padat seperti di core zone dan buffer zone untuk di Kota Jogja," ujar Hasto kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).

"Nah, dalam keadaan seperti ini, memang kita mengondisikan. Dalam keadaan kita malam Minggu atau malam weekend itu, kalau kita dikeroyok sepeda tanpa aturan, tidak ada koordinasi, kan sulit sekali. Maka akhirnya kita menutup jalur-jalur tertentu pada saat itu juga, gitu," imbuhnya.

Hasto menegaskan pembatasan tersebut bukan berarti melarang masyarakat bersepeda di Kota Jogja. Dia berharap kegiatan JLFR dapat berlangsung lebih tertib melalui koordinasi yang lebih baik.

"Saya berharap ya, meskipun komunitas ini kan tanpa bentuk ya, tidak ada ketuanya, tidak ada organisasinya, tapi saya yakin sebetulnya ada leader-nya yang bisa mengarahkan lah," katanya.

Penjelasan Polresta Jogja

Sebelumnya, pihak kepolisian menyebut pembatasan para pegowes itu di kawasan Malioboro merupakan respons atas keluhan para pedagang.

"Pada dasarnya kegiatan kita mengarahkan untuk tidak masuk Malioboro ini sudah berjalan lama, pasca kejadian yang edisi 184 atau 185. Kita ambil kebijakan sementara, karena kita sudah berupaya untuk komunikasi dengan teman-teman yang di JFLR tapi tidak ada jawaban, tidak ada tanggapan, ya akhirnya kalau untuk melarang secara total kan enggak bisa ya," ujar Kasat Lantas Polersta Jogja AKP Alvian Hidayat saat dihubungi detikJogja, Kamis (2/7).

Alvian menerangkan pihaknya tidak melarang para pegowes tersebut beraktivitas. Hanya saja, mereka diminta tidak melalui Malioboro. Meski masih ada pegowes JFLR yang lewat dari sirip Malioboro, pihaknya menyebut jumlahnya jauh berkurang dibandingkan sebelumnya.

"Langkah antisipasi kita mengupayakan ini di pintu masuk utama yang di depan Hotel De Djokja dan juga depan Pos Teteg yang Loco Cafe itu. Kita gelar personel di sana. Ketika ada teman-teman pesepeda kita arahkan untuk lurus ke barat, ke arah Pasar Kembang," tuturnya.

Pihaknya pun mengaku kewalahan mengatur aktivitas JFLR ini karena tak ada organisasi atau penanggung jawab yang jelas. Sehingga komunikasi untuk koordinasi menjadi sulit dilakukan.

"Nah, ini yang memang akhirnya menjadi kendala dari sisi pemerintahan ini berkomunikasi dengan teman-teman di sana. Padahal semua itu kan perlu komunikasi, supaya semuanya nanti bisa tertata dengan baik, akhirnya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan," jelasnya.

JLFR Siap Evaluasi

Pihak Jogja Last Friday Ride (JLFR) sudah buka suara terkait pembatasan rute di kawasan Malioboro Jogja. Mereka mengaku siap evaluasi.

Dalam pernyataan yang diterima detikJogja, JLFR menyoroti ironi ketika kemacetan akibat dominasi kendaraan bermotor dianggap sebagai hal yang lumrah. Sebaliknya, aktivitas warga seperti bersepeda dan berjalan kaki di ruang publik justru dinilai sebagai gangguan.

"Yang ironis hari ini bukan sekadar perdebatan tentang sebuah kegiatan bersepeda, melainkan cara kita memandang ruang jalan," tulis JLFR dalam pernyataan sikapnya melalui salah satu perwakilan yang enggan disebut namanya, Kamis (9/7).

JLFR menegaskan sejak awal komunitas tersebut tidak dibentuk untuk menguasai jalan atau menghambat aktivitas masyarakat. Menurut mereka, kegiatan Last Friday Ride bertujuan merayakan budaya bersepeda sekaligus mengingatkan bahwa jalan merupakan ruang publik yang seharusnya dapat dinikmati seluruh pengguna secara adil, aman, dan saling menghormati.

"Kami menyadari bahwa setiap kegiatan di ruang publik harus diselenggarakan secara tertib, menghormati aturan, serta meminimalkan dampak terhadap masyarakat. Apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, kami terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan," demikian bunyi pernyataan tersebut.

"Apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, kami terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan," lanjut pernyataan tersebut.