Pakar UGM Sarankan Pemkot Gandeng Komunitas Sepeda Organisir JLFR

Jogja -

Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja bakal membatasi Jogja Last Frday Ride (JLFR) melintas ke kawasan Malioboro Jogja. Pakar transportasi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengusulkan Pemkot Jogja menggandeng komunitas sepeda untuk mengorganisir JLFR.

Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dr Ir Dewanti, mengatakan sepeda sejatinya merupakan moda transportasi yang ramah lingkungan dan sejalan dengan konsep low emission zone yang diterapkan di kawasan Malioboro. Namun, ketika jumlah pesepeda membludak dalam waktu bersamaan, kondisi itu dapat menimbulkan berbagai persoalan.

"Kalau kita lihat sebenarnya yang namanya bersepeda itu baik, bagus dalam konteks pergerakan karena tidak polutif. Ini sebenarnya cocok untuk kawasan Malioboro yang dicanangkan sebagai low emission zone. Moda sepeda ini mendukung konsep tersebut," kata Dewanti saat dihubungi detikJogja, Senin (13/7/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sehingga, Dewanti menilai jumlah peserta JLFR yang mencapai ratusan hingga ribuan orang menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, kapasitas jalan di kawasan Malioboro tidak dirancang untuk menampung pergerakan pesepeda dalam jumlah besar secara bersamaan.

"Persoalannya ketika jumlahnya menjadi sangat besar. Ruang jalannya sudah banyak dipakai untuk rombongan pesepeda sehingga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas yang lain," ucapnya.

Selain memengaruhi arus lalu lintas, Dewanti menyebut kegiatan tersebut juga berpotensi menghambat akses menuju fasilitas umum. Salah satunya akses masyarakat menuju Stasiun Tugu maupun pergerakan kendaraan logistik dan kendaraan darurat seperti ambulans.

"Kalau ada masyarakat yang hendak menuju stasiun misalnya, bisa saja terhambat. Begitu juga kalau ada ambulans yang harus melintas. Meminggirkan ratusan atau ribuan pesepeda tentu tidak mudah dilakukan dengan cepat," jelasnya.

Terkait Pemkot Jogja yang membatasi JLFR masuk ke kawasan Malioboro, Dewanti menjelaskan, rencana itu perlu dimaknai sebagai upaya pengaturan, bukan pelarangan aktivitas bersepeda. Ia pun mengusulkan agar JLFR dikelola lebih terstruktur melalui pengaturan waktu dan rute. Dengan demikian, peserta tidak memasuki kawasan Malioboro secara bersamaan.

"Apakah bisa grup-grupnya diatur dalam konteks waktu dan ruang. Jadi tidak semuanya masuk ke Malioboro di waktu yang sama. Mungkin ada penjadwalan, misalnya jam tertentu lewat jalur tertentu, atau bulan berikutnya menggunakan rute yang berbeda," katanya.

Meski begitu, Dewanti mengakui persoalan yang dihadapi yaitu JLFR yang tidak memiliki organisasi atau penanggung jawab yang jelas. Kondisi itu dinilai menyulitkan pemerintah maupun aparat untuk berkoordinasi maupun mengambil langkah jika terjadi persoalan di lapangan.

"Kalau saya lihat, masalahnya tidak ada organisatornya. Jadi kalau mau ngomong ke siapa? Saya tidak bisa membayangkan Dishub atau polisi harus berkoordinasi dengan siapa. Misal terjadi kecelakaan atau gesekan dengan pengguna jalan, siapa yang harus bertanggung jawab?," paparnya.

Dewanti berharap bisa terjalin kolaborasi antara pemerintah dengan komunitas sepeda agar penyelenggaraan JLFR lebih tertata.

"Mungkin Dinas Perhubungan bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas sepeda lokal. Jadi JLFR ini bisa lebih terorganisir, lebih tertata. Rutenya juga bisa dibuat bergantian, tidak harus selalu masuk ke Malioboro," ujarnya.

Ia menegaskan inisiatif JLFR pada dasarnya merupakan kampanye positif untuk mendorong masyarakat bersepeda. Namun, kegiatan tersebut tetap perlu dikelola agar manfaatnya tidak diiringi dampak negatif terhadap mobilitas masyarakat.

"Prinsipnya persoalan muncul karena jumlahnya yang banyak. Inisiasinya bagus untuk kampanye bersepeda. Kalau semakin banyak orang bersepeda setiap hari tentu lebih baik, tetapi kegiatan massalnya perlu diatur supaya tidak menimbulkan persoalan bagi pengguna jalan lainnya," jelasnya.

Diketahui JLFR atau kegiatan bersepeda tiap Jumat malam pada akhir bulan telah dibatasi masuk Malioboro. Pemkot Jogja menilai banyaknya pesepeda yang datang ke Malioboro membuat lalu lintas terganggu. Ketiadaan pemimpin dalam gelaran ini membuat Pemkot kesulitan untuk berkoordinasi.

"Nah, dalam keadaan seperti ini, memang kita mengondisikan. Dalam keadaan kita malam Minggu atau malam weekend itu, kalau kita dikeroyok sepeda tanpa aturan, tidak ada koordinasi, kan sulit sekali. Maka akhirnya kita menutup jalur-jalur tertentu pada saat itu juga, gitu," ujar Walkot Jogja Hasto kepada wartawan, Kamis (9/7).